Denpasar, Bali Tribune
Jadwal verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang belum ditetapkan. Hanya saja untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, KPU Provinsi Bali melakukan pendataan ulang ke-12 partai politik peserta Pemilu 2014 lalu. Pendataan dipandang perlu, karena beberapa partai politik sudah berpindah alamat.
Hal ini dibenarkan Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Raka Wiarsa Sandi, di Denpasar, Jumat (10/6). Menurut dia, usai Pemilu 2014 lalu, ada banyak partai politik yang melakukan pergantian pengurus. Selain itu, beberapa partai politik juga sudah berpindah alamat. Akibatnya, sejumlah hal yang perlu dikomunikasikan dengan partai politik, menjadi sulit dilakukan.
"Karena itu, kami di KPU bersepakat untuk melakukan pendataan kembali 12 partai politik peserta Pemilu 2014 lalu, yang perlu kami data adalah siapa-siapa pengurusnya, di mana alamat kantornya, siapa penghubungnya atau nomor kontaknya. Ini harus kami lakukan, biar mudah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi," kata Raka Sandi.
Dalam proses pendataan ini, menurut dia, ada beberapa partai politik yang didatangi langsung oleh komisioner KPU. Sementara ada pula partai politik yang memilih mendatangi Kantor KPU Provinsi Bali, seperti pengurus Partai Hanura. “Karena kebetulan mereka memiliki kepengurusan baru, juga alamat kantor yang baru," imbuh Raka Sandi.
Tentang verifikasi partai politik sendiri, Raka Sandi mengatakan, hal tersebut akan dilakukan oleh KPU. Apalagi sudah dapat dipastikan bahwa Pilpres dan Pileg 2019 akan digelar serentak pada hari yang sama. Karena itu agar bisa menjadi peserta Pemilu 2019, maka partai politik terlebih dahulu akan diverifikasi oleh KPU.
"Nanti akan ada verifikasi partai politik oleh KPU agar bisa menjadi peserta Pemilu 2019. Karena itu, sejak dini partai politik kami ingatkan agar mulai sekarang mempersiapkan diri untuk menghadapi verifikasi dimaksud," pungkas Raka Sandi.
