balitribune.co.id | Saya membaca berita singkat di TV. Bahwa kini FAO merasa khawatir tentang keadaan pangan dunia, karena harganya mulai cenderung meningkat. Implikasinya, negara-negara di dunia berusaha menyetop menawarkan komoditasnya ke pasar dunia. Mereka mengambil sikap aman. Yakni ingin memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi sedang ada perang. Pangan adalah komoditas primer. Kalau tidak ada pangan di dalam negeri, dan harganya terus menanjak, maka pemerintahan bisa runtuh. Transformasi dari Orla ke Orba tempo hari, salah satu penyebabnya adalah masalah pangan. Lanjut menyebabkan inflasi yang membubung tinggi, di atas 600%.
Indonesia saat ini mengalami masalah yang analogis. Kini harga kedele, dan daging sapi kembali membubung. Sebelumnya harga jagung juga membubung. Tahun lalu, harga garam dan cabe yang membubung. Tambah-tambah lagi, harga minyak goreng juga ikut membubung. Sudah dilakukan operasi pasar, tetap saja harga minyak goreng tidak terkendali. Banyak wacana yang sinis. Kok Indonesia sebagai negara agraris, justru mengalami masalah dengan pangan.
Saya kira, akar masalahnya adalah bukan apakah kita negara agraris atau tidak. Tetapi apakah negara memihak kepada petani produsen atau konsumen. Ini adalah soal pilihan kebijakan negara. Kalau saja petani Indonesia diikhlaskan menerima harga yang menguntungkan, dan negara (berani) memihak petani, maka Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia (Asia Tenggara). Petani akan senang bertani. Mereka tidak akan menjual sawahnya. Mereka akan menjadi dasar ekonomi berkelanjutan, berbasis agribisnis.
Dalam sejarah pangan dunia, tercatat bahwa dunia memang lebih banyak pesimis-nya dibandingkan dengan optimisme-nya. Masalah pangan mulai mendapatkan perhatian dunia, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Karena pada saat itu 2/3 penduduk dunia tercatat menderita kekurangan pangan. Bahkan pada tahun 1950, banyak para ahli yang sangat percaya pada pikiran Malthus. Bahwa pertambahan penduduk, tidak pernah terkejar oleh ketersediaan pangan. Hanya pada tahun 1965-1970 dunia sempat optimis tentang ketersediaan pangan, ketika India berhasil melakukan revolusi hijau.
Tetapi setelah itu, dunia kembali mengalami pesimisme pangan. Penyebabnya adalah negara-negara Barat yang semakin kaya, rakyatnya ternyata semakin banyak memakan daging, telur, susu, dll. Sedangkan PM Uni Soviet (waktu itu) Nikita Kruschev terlanjur menganjurkan rakyatnya memakan makanan seperti di negara Barat. Kita semua paham, bahwa daging, susu, dan telur dihasilkan oleh ternak. Di negara maju, ternak adalah pemakan biji-bijian (jagung, kedele dan bahkan ikan) yang rakus. Padahal jagung, kedele, dan ikan, adalah bahan makanan pokok di negara-negara yang sedang berkembang (miskin). Di Indonesia, sistem beternak ala Barat, juga sudah banyak menjamur. Diperhitungkan bahwa rakyat di negara maju, memakan makanan (biji-bijian) lima kali lebih banyak dibandingkan dengan rakyat di negara yang miskin.
Sementara itu, Sinha (1976) menentang teori Malthus. Ia mengatakan bahwa masalah pangan, tidak hanya berkait dengan masalah penduduk. “Itu adalah pendapat yang terlalu sederhana” katanya. Banyak faktor lainnya. Diantaranya adalah perang, bencana alam (karena back-wash effect), penduduk yang miskin (tidak memiliki stok pangan), distribusi penduduk, distribusi pangan, dan masalah lahan pertanian. Faktor terakhir inilah saat ini yang menjadi problema besar di Indonesia, termasuk di Bali. Sawah-sawah di Bali terus diterjang proyek. Pembangunan untuk menunjang pariwisata menjadi kanibal bagi sawah dan subak di Bali.
Terakhir, menurut Walhi Bali, sekitar 480 hektar sawah kelas satu akan diterjang untuk kepentingan jalan tol gili-mengwi. Sebelumnya, dalam lima tahun terakhir (sebelum serangan covid) sawah di Bali bahkan sudah berkurang rata-rata lebih dari 2000 hektar/tahun (Buku Bali Membangun, 2019). Proyek mercu suar (gili-mengwi) itu akan membawa efek-domino bagi semakin hancurnya sawah dan subak di Bali. Sangat bertentangan dengan pidato-pidato pejabat di Bali, yang katanya akan “memuliakan” budaya, alam, dan manusia Bali. Kalau pembangunan fisik, dampaknya merusak alam Bali, apakah itu tidak bertentangan dengan pidato-pidato tsb? Kalau mau, masih ada kebijakan alternatif yang lain, untuk menghindari pembangunan sapras transportasi yang tidak membabat sawah dan subak. Masalahnya, pejabat pemerintah umumnya kalah dalam “nego” melawan investor.
Salah satu dari tiga alasan UNESCO mengakui subak sebagai warisan dunia adalah bahwa subak telah membentuk lanskap alam Bali yang khas. Dalam suatu seminar BEM Unud, dan juga di Walhi Bali, saya sempat memberikan “ancaman” kepada hadirin. “Nanti tahu rasa ya, apa yang akan terjadi, kalau di Bali sudah tidak ada lagi sawah. Jangan seenaknya membabat sawah-sawah”. Untuk itu, saya sependapat dengan Prof. Emil Salim, dan Prof. Nyoman Sutawan. Mereka sejak lama mewanti-wanti, bahwa kalau sawah dan subak di Bali sudah porak poranda, maka kebudayaan Bali-pun akan goyah. Padahal kita di Bali sangat mengandalkan sumberdaya budaya untuk membangkitkan ekonomi lokal.
Kolega saya di Bappenas, tampaknya memiliki kekhawatiran yang sama terhadap pembangunan di daerahnya. Ia memberikan data bahwa sebetulnya sejak tahun 2019 keadaan lahan sawah di Bali sudah minus dibandingkan dengan kepentingan untuk pangan. Disebutkan bahwa pada tahun 2019 lahan sawah di Bali 70.996 ha, padahal kebutuhan lahan untuk pangan adalah 81.195 ha. Pada tahun 2025 diperlukan 87.639 ha; tahun 2030 diperlukan 93.541 ha, dan tahun 2035 diperlukan 99.981 ha. Padahal faktanya, lahan sawah di Bali terus menurun drastis. Kalau ada yang menyatakan bahwa Bali surplus beras 100.000 ton, maka ada pertanyaan mendasar. Itu adalah fakta atau hanya data di atas kertas.
Menurut saya, uraian di atas menunjukkan bahwa, ketahanan pangan Provinsi Bali terancam sangat serius. Lampu merah bagi ketahanan pangan Bali. Mungkin hanya Megawati yang bisa memberi peringatan terhadap fakta dari kebijakan pembangunan Bali. Karena ia sering meminta kepada kader-kadernya, untuk mempertahankan ketahanan/kedaulatan pangan.
