BALI TRIBUNE - Sejumlah wajib pajak khusus kendaraan yang belum balik nama mengeluhkan sistem pembayaran pajak rumit, banyaknya perlengkapan yang harus dipenuhi, para wajib pajak memilih batal bayar pajak. Wajib pajak yang sudah datang ke kantor Samsat Bangli memutuskan pulang, terlebih pembayaran belum bisa diproses jika persyaratan belum lengkap.    Untuk kendaraan yang belum balik nama, maka wajib pajak harus menyertakan kwitansi jual beli bermeterai 6000 serta melampirkan KTP asli pemilik kendaraan lama atau yang tertera dalam STNK dan BPKB. Seperti yang diungkapkan salah watu wajib pajak, Wayan Putra, pihaknya meresa dipersulit dalam membayar pajak. “Sudah bagus kami taat membayar pajak. Sistem ini justru menyulitkan kami, kalau tidak ada KTP pemilik sebelumnya kami tidak bisa bayar pajak,” ungkapnya Rabu (16/1). Pria asal Bangli ini mengatakan, orang sudah datang jauh-jauh namun tidak bisa bayar pajak. Ribetnya sistem ini dipandang bisa menurunkan keinginan wajib pajak untuk membayar kewajibanya. “Mungkin rumah saya masih dekat, tapi kasian yang sudah datang jauh-jauh seperti dari Kintamani,” ujarnya. Di sisi lain, wajib pajak yang lain menimpali, banyak kendaraan yang menggunakan nomor polisi di luar Bangli. “Sepertinya orang malas balik nama karena kalau kendaraan plat Bangli,kalau dijual kembali harga anjlok,” ujarnya. Dikonfirmasi terkait adanya keluahan tersebut, Kepala UPT Bapenda Provinsi Bali di Kabupaten Bangli, Ni Wayan Atim Widiani didampingi Kasi PKB dan BNNKB IG Wirya Putra mengatakan memang saat ini sedang diuji coba untuk wajib pajak yang kendaraan yang belum balik nama, maka wajib pajak harus menyertakan kwitansi jual beli bermeterai 6000 serta melampirkan KTP asli pemilik kendaraan lama atau yang tertera dalam STNK dan BPKB. “Ini baru uji coba, saat ini sedang dibahas SOP pajak progresif,” jelasnya. Lanjutnya, perubahan SOP mengacu pada rekomendasi dari BPK, dimana target bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tidak tercapai. Dengan ada pola seperti ini diharapkan target BBNKB bisa terealisasi. “Untuk SOP ini masih dibahas, tentu akan dicarikan solusi terbaik. Pelayanan tidak memberatkan wajib pajak serta target bisa terpenuhi Ini upaya untuk menjaring balik nama kendaraan,” sebutnya. Ditegaskan pula bahwa ini masih tahap uji coba, sembari menunggu keputusan pemegang kebijakan. “Kami coba dulu seperti apa hasilnya dan respon wajib pajak. Tentu hasilnya akan disampaikan sebagai bahan pertimbangan. Kami sebagai pelayan juga berharap sistem yang ada tidak memberatkan wajib pajak itu sendiri. Semoga kedapan ada jalan tengah,” ucap IG Wirya Putra. IG Wirya Putra membeberkan untuk 2019 BNNKB pihaknya ditarget Rp 282.937.049,23 sementara tahun 2018 target Rp 345.795.403,26. Dari target tersebut realisasi baru mencapai Rp Rp 311.826.640,00. “Sejatinya saat ini ada penurunan jumlah wajib pajak, dalam sehari rata-rata ada 300 wajib pajak untuk memenuhi kewajibanya. Nah, setelah diterapkan pola ini dalam sehari wajib pajak yang datang 100 orang,” tutupnya.