Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mengapa Harus Vaksin?

Bali Tribune / M. Setyawan Santoso - Pengamat Ekonomi dari Bank Indonesia

balitribune.co.id | Pandemi Covid telah terjadi perubahan paradigma indikator pariwisata.  Daya tarik pariwisata yang  selama ini adalah amenitas (hotel dan akomodasi), aksesabilitas (kemudahan transportasi) dan dan atraksi (seni dan budaya), kini telah berubah menjadi  amenitas yang sehat,  aksesabilitas yang sehat serta atraksi yang sehat.

Definisi sehat pun meluas, tidak hanya bersih dan hygenis tetapi lebih kepada bebas dari virus corona.  Betapa banyaknya hotel hotel berbintang di kabupaten Badung, dengan diskon sampai 50%, tetapi tidak akan ada yang datang jika tidak ada jaminan kesehatan, atau yang kini terkenal dengan istilah CHSE (cleaness, healty, safe dan economic sustainability).

Betapa banyaknya penerbangan ke Bali, tetapi jika restriksi perlintasan masih berlaku dengan berbagai syarat tes antigen, PCR dan lain-lain, maka tidak banyak wisatawan yang ingin datang ke Bali.  Betapa indahnya Pantai Kuta dan Sanur, betapa megahnya tarian pendet dan kecak di Pura Uluwatu, tetapi tidak akan membuat orang tertarik kalau daerah tujuan wisata tersebut belum CHSE.

Indikator kesehatan pun mengalami perubahan. Suatu daerah memiliki indikator kesehatan yang tinggi  (atau disebut daerah hijau) bukan lagi karena memiliki banyak rumah sakit, dokter atau fasilitas kesehatan lainnya. Indikatornya kini adalah jumlah orang terpapar Covid-19. 

Bali memiliki tenaga medis dokter sebanyak 3 ribu dokter dan 5 RS  bertaraf internasional, namun tidak akan berarti jika jumlah orang terpapar Covid masih tinggi. Dengan demikian berarti kita perlu mengejar target indikator yang satu ini yaitu menekan jumlah orang terpapar Covid.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan jumlah orang terpapar Covid.  Pemerintah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah kota Denpasar telah menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan baru-baru ini diterapkan di Jawa Bali dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro). 

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan protokol kesehatan berupa 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Bahkan 3M ini telah diperluas menjadi 5M, 6M dan seterusnya yaitu menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Selain itu, masih diterapkan tata kerja pandemi yaitu work from home, virtual meeting dan berbagai kegiatan kegiatan virtual lainnya.

Dampak dari kebijakan tersebut ternyata menekan kegiatan produksi dan distribusi masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan pendapatan dan konsumsi.  Dengan pembatasan kegiatan sosial menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.  Oleh karena itu diperlukan satu jurus jitu yaitu vaksinasi pandemi.

Mengapa harus vaksinasi? Bagaimana vaksinasi bisa mengembalikan perekonomian?  Sementara itu banyak pula yang masih meragukan efektivitas vaksinasi bagi perekonomian Bali.  Saya mencoba menjelaskan secara singkat prosesnya.

Vaksinasi pandemi tidak hanya akan membawa kesehatan individu tetapi akan membawa herd immunity.  Yang dimaksud dengan herd immunity adalah terbentuknya immunitas (kekebalan) suatu komunitas yang disebabkan oleh munculnya imunitas dari sebagian besar individu di dalam komunitas tersebut.  Herd immunity tercapai jika individu yang telah memiliki imunitas mencapak 50 – 70% dari populasi. 

Jika kita lihat pada populasi di Pulau Bali yang dapat menerima vaksin atau angkatan kerja ditambah lansia maka jumlahnya diperkirakan sebanyak 3,6 juta orang.  Untuk memenuhi herd immunity maka diperlukan jumlah individu yang memiliki imunitas sebanyak minimal 50% dari 3,6 juta yaitu sekitar 1,8 juta orang.  Sementara itu target dari pelaksanaan  vaksin di Pulau Bali dari Pemerintah Pusat adalah 2 juta orang per bulan Juli 2021. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan individu yang memiliki imunitas alamiah (imunitas akibat terkena Covid-19) sekitar 35 ribu orang.  Jadi, total jumlah orang yang diharapkan memiliki imunitas sudah melebihi persyaratan herd immunity.

Jika pelaksanaan kegiatan vaksin berjalan lancar maka diperkirakan sejak bulan berikutnya yaitu bulan Agustus, Bali dapat mencapai herd immunity.  Sebagai hasilnya, diperkirakan jumlah terpapar Covid semakin hari akan semakin rendah sehingga indikator kesehatan masa kini yaitu tingkat terpapar Covid bisa ditekan mendekati nol.  

Jika indikator ini tercapai, sudah otomatis,  aspek Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi dapat diberi embel-embel Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi yang sehat yang merupakan persyaratan mutlak datangnya wisatawan saat ini.***

wartawan
M. Setyawan Santoso
Category

Kado Istimewa Jelang HUT ke-386 Kota Amlapura, Karangasem Kembali Raih Opini WTP

balitribune.co.id | Amlapura - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura, Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menerima kado istimewa berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Baca Selengkapnya icon click

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.