Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mengapa Kita Harus Mengantisipasi Kehamilan Pada Saat Pandemi Corona

Bali Tribune/ I Kadek Dwi Prisaadi, S.Sos (Ketua Ikatan Penyuluh KB Kota Denpasar)
Balitribune.co.id | Denpasar - Ketika dunia tengah menghadapi pandemi covid  19, Indonesia dikabarkan menghadapi ledakan kehamilan Baru. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Selasa Tanggal 19 Mei 2020, ada lebih dari 400.000 kehamilan tak direncanakan.
 
Selama dilangsungkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19, sejumlah klinik kesehatan dan kandungan ditutup. Menurut BKKBN, hal ini membuat masyarakat sulit mengakses alat kontrasepsi.
 
“Banyak juga orang yang mematuhi peraturan pemerintah untuk tinggal di rumah kecuali keadaan darurat yang mengharuskan ke luar rumah” kata Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Pusat. 
 
Dengan penambahan angka kehamilan itu, di awal tahun 2021 mungkin ada lebih dari 420.000 bayi baru lahir. Perkiraan angka itu didasarkan pada 10 persen dari 28 juta keluarga mengalami kesulitan dalam mengontrol kelahiran. Padahal kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. 
 
Bada Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Kepala BPS Suhariyanto  mengatakan bahwa pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,92. “Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74% dibandingkan dengan tahun 2018”, ujar Suhariyanto di kantor BPS Jakarta, Senin tanggal 17 Februari Tahun 2020.
 
Seperti Kita Ketahui IPM ini diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuan, yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli. 
Melihat dari kenyataan prediksi meningkatnya jumlah kelahiran di tahun 2021 dengan ditandai meningkatnya kehamilan tak direncanakan di tahun 2020, maka akan berimbas kepada prediksi menurunnya IPM Indonesia di tahun 2020 sampai dengan 2021. Hal ini bisa kita analisa dari tiga Indikator IPM.
 
Yang Pertama adalah angka harapan hidup, dengan diberlakukannya PSBB maka sejumlah klinik kesehatan dan kandungan ditutup, begitu pula beberapa toko-toko yang biasanya menyediakan asupan gizi bagi ibu hamil dan keterbatasan bergerak juga diprediksi akan menurunkan kualitas kesehatan dari ibu hamil. Selain itu Stress akibat berkurangnya pendapatan dan keterbasan gerak juga bisa ikut berperan dalam menurunkan Kualitas kesehatan dari ibu hamil. Hal ini jelas akan berpengaruh pada saat ibu hamil melahirkan dan ini akan meningkatkan Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI) pada saat melahirkan, dimana AKI merupakan salah satu komponen yang menentukan angka harapan hidup. Satu Indikator IPM telah terpengaruh.
 
Yang Kedua adalah tingkat melek huruf, Kehamilan tak direncanakan biasanya kita sebut kehamilan tanpa persiapan baik materi maupun kasih sayang. Karena tak direncanakan maka pada saat lahir dan sang anak berkembang jelas secara pembiayaan dan secara psikologi kita akan kurang memperhatikan tumbuh kembang dan memberikan kasih sayang. Hal ini akan berpengaruh ke kuantitas dan kualitas pendidikan formal dan informal yang akan dinikmati oleh sang anak. Dua Indikator IPM telah terpengaruh.
 
Yang Ketiga  adalah pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli. Dengan adanya kehamilan dalam keluarga maka keuangan keluarga akan di save (tabung) untuk keperluan mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil dan biaya pada saat melahirkan. Apalagi ditambah dengan adanya pengurangan pendapatan keluarga akibat pandemi covid 19 ini jelas keluarga akan mengurangi anggaran belanjanya. Tiga Indikator IPM telah terpengaruh.
 
Melihat dari analisa diatas, maka bisa kita simpulkan bahwa meningkatnya kehamilan pada saat pandemi ini akan berpengaruh negatif terhadap IPM kita. Bagi negara-negara di dunia saat ini, keberhasilan pembangunan yang mereka jalankan tidak hanya dinilai dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang mereka miliki, tetapi juga dari seberapa berhasil mereka membangun kualitas sumber daya manusia masyarakatnya yang dicerminkan melalui IPM. 
 
Kita Mengingat bahwa Pembangunan kita dari kita dan untuk kita, bagaimana kita bisa membangun bangsa kalau sumber daya manusianya sakit-sakitan dan tidak cukup mempunyai pengetahuan dan ketrampilan.
 
Bagi Keluarga yang sudah tidak menginginkan anak lagi atau ingin menunda untuk mempunyai anak sangatlah penting untuk menggunakan alat kotrasepsi. Banyak pilihan alat kontrasepsi dengan keuntungan dan resikonya masing-masing. Bijak rasanya kalau kita mengetahui manfaat dan resiko dari masing-masing alat kontrasepsi tersebut melalui petugas kesehatan (Bidan/Dokter) dan Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebelum memilih dan menggunakan alat kotrasepsi.
 
 Penting kiranya kita menyamakan konsep penggunaan alat kontrasepsi tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia dengan menghindari resiko-resiko buruk pada saat ibu melahirkan.
wartawan
Bernard MB
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.