balitribune.co.id | Negara - Perangkat desa diminta agar betul-betul memahami pengelolaan dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar kembali mengingatkan aparat desa agar tidak bermain-main terhadap dana desa yang dikelolanya.
“Apabila ada perangkat desa yang sengaja menyalahgunakan dan menyelewengkan dana desa, maka harus di proses hukum, tegas Halim Iskandar di Jembrana, saat melaunching JSDDD di Jembrana.
Itu sebab, kata Halim Iskandar, Pemerintah Pusat meminta seluruh kepala desa untuk benar-benar memanfaatkan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara adil dan merata.Dengan begitu, dana desa betul-betul dirasakan kehadirannya. “Dana desa harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, tegas Halim Iskandar.
Menurutnya arah pembangunan desa adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Ia menyatakan urusan dana desa melibatkan banyak pihak sehingga pihaknya terus berkodinasi dengan Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima TNI.
“Saya tidak ingin sesuai arahan Pak Jaksa Agung, jangan sampai perbekel/kepala desa menghadapi masalah hanya gara-gara tidak tahu cara mengelola dana desa. Tidak berniat korupsi tapi bermasalah karena tidak faham bagaimana mengelolanya, ungkap politisi asal Jombang ini.
Pihaknya mengaku Jaksa Agung dan Kapolri berkomitmen memberikan perhatian yang sangat fukus terhadap pemanfaatan dana desa,
“Ketika perbekel/kepala desa dalam memanfaatkan dana desa tidak serta merta sengaja untuk menyalahgunaan, pasti tidak ada masalah. Kalau karena ketidakfahaman pasti ada solusi yang lebih baik, tidak sampai masuk ranah pidana. Dengan catatan tidak betul-betul untuk kepentingan korupsi, jelasnya.
Ia mengakui ada beberapa kasus yang terjadi memang didasarkan sudah ada niatan sejak awal, Kalau dana desa sengaja disalahgunakan, saya tidak ikut campur, tegasnya.
Pihaknya menyadari kepala desa berasal dari berbagai latar belakang dan hasil proses demokrasi. Bukan semata-mata terpilih karena berpengalaman sebagai kepala desa, bisa jadi karena dicintai rakyatnya. Maka butuh pendampingan, paparnya.
Kalau penyimpangan karena sengaja, kita tidak mau sudah. Itu jalurnya hukum. Tapi karena masalah ketidaktahuan, kemudian salah mengambil langkah, bukan karena kesengajaan, kami terus kordinasikan dengan Kapolri dan Jaksa Agung, paparnya.
Ia menyebut pada fase bulan 9 dan 10 progress dana desa sudah 99 persen tersalurkan. Dikatakannya dana desa tahun 2022 ini sudah digunakan untuk kegiatan ketahanan pangan sebesar Rp8 triliun, itu pemanfaatan 20 persen dana desa plafon untuk ketahanan pangan, ungkapnya.
wartawan
PAM
Category
