balitribune.co.id | Singaraja – Hingga pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) tahap III, penyusunan masterplan Smart City Kabupaten Buleleng yang terpilih Kemenkominfo Republik Indonesia bersama 50 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia untuk didorong mewujudkan kota cerdas, sudah sesuai dengan harapan.

Menurut Diah Mutiarin selaku pendamping, tenaga ahli Kemenkominfo Republik Indonesia mengatakan,dalam smart city,dilihat ada 6 dimensi yang secara insentif perlu dikelola dengan baik, disinkronkan dan dikordinasikan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan RPD yang saat ini berlaku di Kabupaten Buleleng.Selain itu ia juga memberikan apresiasi hasil diskusi bersama Pj. Bupati Buleleng,Dewan Smart City dan 6 Tim Dimensi yang telah merumuskan visi smart city Buleleng Cerdas Menuju Kerta Raharja berdasarkan Tri Hita Karana yang diturunkan kedalam 6 misi Smart City serta 6 Quick Win.

“Quick Win ini merupakan lompatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengakselerasi program-program dalam Smart City. Tahun 2024, diharapakan Quick Win yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan, diikuti dengan peta jalan atau masterplan smart city dalam 5 tahun kedepan dan dalam jangka panjang 10 tahun yang akan datang,”kata Diah Mutiarin pada pembukaan Bimtek tahap IV di Banyualit Spa’n Resort, Rabu (4/10/2023).

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan,Kabupaten Buleleng, Bali telah melangkah untuk mengimplementasikan kota/kabupaten cerdas. Tentunya implementasi ini memerlukan komitmen seluruh pihak.Dijelaskan,petugas-petugas yang akan terlibat dalam implementasi kota/kabupaten cerdas sudah dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek). Upaya-upaya penguatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Namun, perlu komitmen seluruh pihak dan seluruh lapisan masyarakat untuk implementasi tersebut.“Maka dukungan dari seluruh pihak sangat diperlukan. Termasuk dari dunia usaha. Saat ini Buleleng sebenarnya sudah mengarah ke era digital,” jelasnya.

Implementasi digitalisasi mendorong efektivitas, efisiensi, akuntabilias, dan transparansi pelayanan publik. Dengan digitalisasi, pelayanan menjadi cepat, terukur dan prosesnya transparan. Masyarakat bisa mengetahui sudah sejauh mana pelayanan diberikan kepada mereka. Bukti dari sebuah pelayanan sangat jelas karena sudah ada jejak-jejak digital.“Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Ini dalam konteks pelayanan publik. Jika konteks ekonomi bagaimana digitalisasi bisa menaikkan kelas UMKM. Misalnya, menggunakan digital untuk memperluas pemasaran,”terang Lihadnyana.

Lihadnyana mengatakan Pemkab Buleleng selalu mendukung digitalisasi termasuk dalam hal anggaran. Saat ini, Buleleng Command Center (BCC) sedang dibangun. Ini juga merupakan sebuah bentuk dukungan mengingat investasi dalam hal digital memerlukan biaya yang besar. Dengan investasi ini, dampaknya adalah efisiensi karena telah mengimplementasikan digitalisasi.“Investasi digital besar awalnya. Akan tetapi, dalam hal pelayanan publik nantinya akan ada efisien,”tandasnya.