Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Minta Sekolah, Warga Desa Giri Emas Datangi DPRD Buleleng

Bali Tribune/ Tokoh masyarakat desa Giri Emas menyampaikan aspirasi mereka terkait tidak ada SD di desa tersebut yang diterima Ketua DPRD Supriatna.

balitribune.co.id | Singaraja  - Gara-gara di  Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Buleleng, tak juga dibangun sekolah, warga setempat gusar. Itu sebab, dipimpin kepala desa setempat,Senin (13/9) mereka mendatangi gedung DPRD Buleleng untuk mengutarakan kegusaran mereka soal belum dibangunnya sekolah setingkat SD di desa mereka.
 
Padahal keberadaan SD sangat diperlukan di desa itu, untuk pendidikan anak-anak di desa.
 
Kedatangan warga dipimpin Kepala Desa/ Perbekel Desa Giri Emas, Wayan Suparsa.Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna sendiri yang menerima  warga Giri Emas.
 
Kepada Ketua Dewan,warga meminta pertimbangan untuk memanfaatkan lahan milik Pemkab Buleleng agar nantinya bisa dibangun sekolah dasar.
 
Suparsa mengatakan, Desa Giri Emas sejak ditetapkan sebagai desa definitif setelah pemekaran dari Desa Sangsit belum memiliki SD.
 
 Sebetulnya, kata Suparsa, di wilayah Desa Giri Emas terdapat satu SD yakni SD 5 Sangsit. Hanya saja, tandasnya, status SD tersebut bukan milik Desa Giri Emas.
 
"Kami keberatan rencana keberadaan BPOM di Giri Emas. Soalnya banyak keperluan masyarakat, seperti SD belum ada. Itu ada satu SD, tapi status milik Desa Sangsit,itupun sudah overload.Setiap tahun bisa lebih 40 orang terima siswa," kata  Suparsa.
 
Di Desa Giri Emas terdapat lahan seluas 60 are milik Pemkab Buleleng berlokasi sisi barat Rumah Sakit Pratama Giri Emas. Sebagian yakni seluas 30 are sudah dibangun pasar yang dikelola oleh desa adat setempat.Namun hingga kini pengelolaan pasar  belum maksimal.Nah,lahan itulah yang dimohon warga selain untuk kantor Desa Giri Emas yang sudah direncanakan,sisanya untuk rencana lokasi SD. "Keberadaan SD mendesak. Setiap tahun overload, lebih 40 orang. Syukurnya, anak-anak kami masih diterima disana. Kedepan saya tidak tahu, karena zonasi. Kan kasihan anak-anak," keluh  Suparsa.
 
Kepada Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna,Suparsa  berharap,agar aspirasi warga tersebut dipertimbangkan untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati Buleleng,Putu Agus Suradnyana.
 
"Kami harap keinginan warga ini disampaikan kepada Bupati,"tandasnya.
Atas desakan warga itu,Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menyatakan akan menindaklanjuti keinginan  masyarakat Desa Giri Emas. Hanya saja,lahan yang diinginkan warga itu sudah di hibahkan kepada BPOM.
 
Kendati demikian,soal pendidikan terutama pendidikan dasar,menurut Supriatna, menjadi kebutuhan mendasar yang seharusnya diprogram penting untuk pembangunan Buleleng.
 
"Secepatnya kita akan bertemu bupati untuk kita diskusikan soal sekolah ini agar bisa segera terwujud,"ucap Supriatna.
wartawan
CHA
Category

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.