BALI TRIBUNE - Dinamika partai politik (Parpol) menjaring kandidat Capres/Cawapres untuk Pilpres 2019, kian menarik. Kali ini, Partai Demokrat menyodorkan paket yang tak terduga: Jusuf Kalla (JK) dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dikatakan tak terduga karena kombinasi JK-AHY ini luput dari amatan para pengamat. Banyak yang tidak mengkalkulasi peluang JK, salah satu alasannya karena faktor usia yang tak lagi muda, 77 tahun di tahun 2019. Untuk kategori usia produktif, 77 tahun sudah dianggap manula yang layak sudah purna politik. Namun, keberhasilan Mahathir Mohamad kembali ke kursi Perdana Menteri Malaysia dalam usia 92 tahun, rupanya menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk JK. Bahkan Amien Rais sendiri ketika memutuskan maju menjadi Capres pada Pilpres 2019, mengakui keberhasilan Mahathir sebagai inspirasi. Kembali ke soal JK yang hingga saat ini belum memberikan komentar secara terbuka atas inisiatif Partai Demokrat menggandengkan dirinya dengan AHY untuk Pilpres 2019. Hanya saja, pergerakan JK belakang ini, yang bersilaturrahmi ke rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan bertemu dengan Anies Baswedan, termasuk sejumlah tokoh oposisi, telah membangun kesan kuat JK mengamini terbentuknya paket tersebut. Apalagi, secara hukum, majunya JK dalam posisi Capres tidak melanggar UU. JK juga sudah mulai sering berkunjung ke Makassar membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh Sulawesi meski dengan thema yang tak terkait Pilpres. Sementara Partai Demokrat terus 'menggoreng' paket ini di ruang publik sepertinya sudah menjadi pilihan final. Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon bahkan merespon komentar Guntur Romli dengan nada tinggi. Itu gara-gara Romli yang salah satu juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menuduh Demokrat mengadu domba JK dan Jokowi serta dengan sengaja mengganggu konsentrasi pemerintah dengan cara memunculkan paket JK-AHY. Sitindaon menegaskan, lebih tertarik memilih JK karena sikap mantan Wapres pasangan SBY itu dinjlsi lebih moderat. Ditegaskan, di Pilpres 2019 ini, persoalan ekonomi pasti akan menjadi isu penting, karena keadaan kita sedang tidak baik di sektor ini. Arus meminta ganti presiden juga besar. Berbeda dengan 2009 ketika Pak SBY maju di periode ke-2 nya arus kuatnya adalah lanjutkan. "Belum lagi jurang polarisasi dan sentimen keterbelahan masyarakat yang sudah sangat dalam. Di sinilah faktor JK dengan wajah moderatnya, segudang pengalamannya dibidang ekonomi, sosial dan politik kami anggap bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan ini," ujar Sitindaon Kamis (5/7). Terlepas dari polemik Romli dan petinggi Demokrat, ada kalkulasi politik lain yang belum dibuka. Bahwa JK ditarik untuk menggembosi kekuatan Jokowi di Indonesia Timur yang sudah demikian 'demam' dengan Jokowi karena pemilih Sulawesi Selatan, termasuk suku Bugis-Makassar yang menyebar, merupakan pemilih terbanyak di Indonesia Timur. Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo berpendapat wacana poros ketiga yang digaungkan Partai Demokrat dengan menyandingkan JK-AHY dapat menggerus elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. Berdasarkan hasil survei kuantitatif yang dilakukanya 20 April sampai 20 Mei 2018 dengan sampel 2040 responden, margin of error sekitar 2,2 persen, elektabilitas Jokowi sekitar 50 persen. Menurut dia, bila dalam "top of mind", jawaban spontan, apabila hari ini pilpres, langsung spontan menjawab Jokowi dengan 43,5 persen dan Prabowo 16,2 persen. Ia berpendapat dengan elektabilitas Jokowi sekitar 50 persen itu untuk ukuran incumbent belum pada posisi aman dan sangat rawan kalah dari lawannya. Hal itu berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode kedua, dimana elektabilitasnya sekitar 70 persen, meskipun hasil akhirnya mengalami penurunan. Pertanyaan kunci dengan muncul paket JK-AHY adalah apakah Parpol lain juga tertarik untuk berkoalisi dengan Demokrat mengingat masing-masing sudah memilih jago yang siap diusung? Kita tunggu waktu yang akan membuktikan.
