BALI TRIBUNE - Meski harus mengundurkan diri, calon anggota legislatif (caleg) yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa di Gianyar, masih menjalankan kedinasannya pasca-partai politik melakukan pendaftaran bacaleg ke KPU Gianyar. Tahapan pemenuhan kelengkapan persyaratan hingga 31 Juli mendatang, diduga menjadi celah untuk menyiasati “pendapatan” akhir mereka. Indikasinya, mereka belum menyodorkan kartu tanda anggota (KTA) Partai. Hal itu terungkap dari proses verifikasi yang dilakukan KPUD Gianyar, Rabu (18/7). Pantauan di KPUD Gianyar, setelah Pleno KPUD yang digelar dini hari kemarin, tim verifikasi langsung tancap gas memeriksa berkas administrasi bacaleg dari masing-masing partai yang melakukan pendaftaran hingga, Selasa (17/7) malam. Dari beberapa hasil verifikasi sementara, persyaratan yang belum terpenuhi sebagian besar adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan KTA Partai. Menariknya, caleg yang berstatus perangkat desa dan ASN kompak belum menyetorkan KTA. Diduga penundaan melampirkan KTA ini ada unsur kesengajaan untuk menyiasati masa tahapan perbaikan persyaratan yang masih memungkinkan hingga 30 Juli mendatang. Terbukti, sejumlah perangkat desa dan ASN yang namanya sudah terdaftar, masih menjalankan aktivitas kedinasannya. Diduga siasat ini sengaja dilakukan karena sangat peting untuk perhitungan pendapatan akhir mereka. Dari data yang diterima dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Gianyar, tercatat baru tiga orang yang berstatus perangkat desa mengajukan pengunduran diri lantaran ikut nyaleg. Masing-masing Perbekel Lebih, Perbekel Sidan, dan Perbekel Batubulan Kangin. Dan masih ada sejumlah perbekel yang masuk dalam daftar bacaleg namun belum mengajukan pengunduran diri. Sementara di tataran ASN, baru terindikasi satu orang dan sudah mengajukan pengunduran diri. Ketua KPUD Gianyar, AA Gde Putera menyebutkan, hingga kini pihaknya masih melakukan proses verifikasi. Untuk mengetahui bacaleg berstatus perangkat desa, diakuinya sulit. Karena dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan tidak menegaskan itu. Untuk mengetahuinya, hanya bisa terdeteksi saat pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). Itu pun membutuhkan peran aktif masyarakat untuk melaporkannya. Berbeda bacaleg yang berstatus ASN/TNI ataupun Polri, dipastikan sangat kentara. “Kami belum merekap jumlahnya. Tentunya bacaleg yang berstatus ASN/TNI/Polri dan perangkat desa akan menjadi perhatian kami,” terangnya. Diakuinya, dalam berkas pendaftaran bacaleg oleh partai, banyak terdapat sejumlah persyaratan yang masih bolong-bolong. Mulai dari ijazah, SKCP hingga kepemilikan KTA Partai. Karena itu, berdasarkan hasil verifikasi, pada tanggal 20 Juli nanti pihaknya akan mengundang partai politik untuk melengkapi. “Parati politik masih memiliki ruang hingga tanggal 31 Juli untuk melakukan perbaikan,” ungkapnya. Ditegaskan kembali, dalam verifikasi berkas pencalegan, pihaknya hanya berpedoman pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019. Sedangkan bila ada ASN yang nyaleg dan mesti memiliki KTA Partai, maka ranah tersebut ada di UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. “Kami hanya berpedoman pada UU tentang Pemilu, mau ASN atau TNI Polri dan perangkat desa yang mendaftar asal sudah melengkapi dirinya dengan KTA, tentunya akan kami tetapkan,” tergasnya. Persoalan ini muncul ketika ada yang mempersoalkan bila ASN memiliki KTA Partai, maka secara otomatis yang bersangkutan sudah berhenti menjadi Aparatur Sipil Negara. Hal ini mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014, disebutkan bila ASN ikut berpolitik praktis secara otomatis yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan menjadi ASN.
