balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (14/4/2026).
Dalam sambutannya, Koster mengapresiasi hubungan erat antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Menurutnya, kolaborasi tersebut telah berkontribusi besar dalam memperkuat sektor perbankan serta menopang ekosistem ekonomi daerah.
“Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan di Bali berjalan sangat baik dalam mendukung ekosistem perekonomian, termasuk memperkuat perbankan daerah maupun nasional,” ujarnya.
Koster juga memaparkan capaian ekonomi Bali yang tetap tumbuh positif di tengah berbagai tantangan. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang, meningkat sekitar 750 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara menembus lebih dari 16,3 juta orang.
Menurutnya, tingginya angka kunjungan tersebut menegaskan posisi Bali sebagai destinasi wisata dunia yang tetap diminati, meski dihadapkan pada persoalan klasik seperti kemacetan, pengelolaan sampah, hingga kampanye negatif di media sosial.
“Bali tetap dicintai wisatawan. Astungkara, kunjungan terus meningkat,” katanya.
Dari sisi makroekonomi, Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen dan menempati posisi keempat secara nasional. Capaian ini dinilai istimewa karena Bali tidak memiliki sumber daya tambang seperti banyak daerah lain. Selain itu, pendapatan per kapita meningkat, tingkat kesenjangan menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 79.
Pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi Bali dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap perekonomian daerah. Bahkan, Bali menyumbang sekitar 55 persen devisa pariwisata nasional atau setara Rp176 triliun dari total Rp319 triliun.
“Bali ini kecil, tetapi berkah. Kontribusinya sangat besar bagi nasional,” ujar Koster.
Meski demikian, ia mengakui tingginya aktivitas pariwisata juga membawa konsekuensi berupa berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga isu ketersediaan air dan ketahanan pangan. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan OJK, guna menjaga keseimbangan pembangunan.
Selain isu ekonomi, Koster juga menyinggung upaya pelestarian budaya Bali, di antaranya melalui pemberian insentif bagi keluarga dengan anak ketiga dan keempat yang menggunakan nama tradisional Nyoman dan Ketut sebagai bagian dari menjaga warisan leluhur.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Hermawan Bekti Sasongko menegaskan bahwa pengukuhan Kepala OJK Bali bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung perekonomian daerah.
Ia menilai Bali merupakan contoh daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, meski menghadapi tantangan akibat tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata.
“Permasalahan di Bali adalah problem of success, dampak dari kesuksesan itu sendiri,” ujarnya.
Hermawan juga menyoroti peran penting UMKM dan lembaga keuangan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dalam menggerakkan ekonomi Bali. OJK, lanjutnya, akan terus mendorong profesionalisme sekaligus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan.
Adapun Parjiman resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Bali sejak awal Maret 2026, menggantikan Kristrianti Puji Rahayu. Ia bertugas memimpin pengawasan sektor jasa keuangan di Bali, termasuk menertibkan lembaga keuangan ilegal.
Koster berharap kepemimpinan baru di OJK Bali dapat melanjutkan kinerja yang telah berjalan baik, sekaligus memperkuat kontribusi sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
