BALI TRIBUNE -  Setelah sempat tertunda, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), akhirnya memaparkan program layanan publik, di Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Bali, di Jalan Diponegoro Denpasar, Kamis (17/5).  Kepada wartawan usai mendengarkan pemaparan Mantra-Kerta, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab, secara khusus berterima kasih karena kedua pasangan calon. Sebab baik Mantra-Kerta maupun sebelumnya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 1, Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Koster-Ace), sudah memenuhi undangan Ombudsman.  Ia mengakui, program yang dipaparkan kedua pasangan calon di bidang layanan publik, sangat visioner. Umar pun meminta agar program tersebut benar-benar bisa diimplementasikan kedua pasangan, apabila dipercaya memimpin Bali lima tahun ke depan.  Menurut Umar, pemaparan program kedua pasangan calon terkait layanan publik juga sangat komprehensif. Apabila semua itu bisa diwujudkan, Umar yakin, saat bersamaan ada upaya peningkatan kesejahteraan publik.  "Publik akan menikmati pelayanan yang baik, pendidikan yang baik, akses pada perizinan juga semakin baik. Nah, itu kalau diterapkan, tentu sangat bagus," ujar Umar.  Ombudsman, lanjut Umar, akan melihat nantinya, seberapa besar program - program itu bisa diimplementasikan. Pihaknya akan melihat satu demi satu, apakah program - program yang dipaparkan pasangan calon akan dilaksanakan di lapangan.  "Misal tadi disampaikan soal infrastruktur. Apakah jalan - jalan di pedesaan akan semakin bagus. Kita akan lihat. Begitu juga komunikasi daerah dan provinsi, apakah semakin bagus. Jadi satu persatu nanti akan kita urai, dan kita lihat sebagai indikator," tandasnya.  Khusus terkait adanya sumbatan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi yang berbuntut pada tidak sinkronnya kebijakan, Umar berpendapat, pihaknya berharap dengan lahirnya kepemimpinan baru maka akan ada komunikasi baru. Jika sebelumnya ada sumbatan, maka hal tersebut tidak boleh terjadi lagi.  "Ya mungkin saja di era kepemimpinan lama, diduga ada sebagai hambatan, sehingga tidak ada komunikasi yang bagus. Ingat bahwa pemimpin ke depan bukan menjadi pemimpin warna apalagi pemimpin kelompok, tapi harus menjadi pemimpin masyarakat," tegas Umar.  Ia juga berharap, dengan lahirnya kepemimpinan baru nanti, mampu membangun komunikasi dua arah. "Komunikasi tidak hanya monolog dari gubernur ke bupati, tapi juga sebaliknya," ucapnya.  Seperti diketahui, untuk urusan pelayanan publik ini, baik Mantra-Kerta maupun Koster-Ace sebelumnya, menandatangani Komitmen Pelayanan Publik dengan Kepala ORI Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab.