Bali Tribune, Denpasar - PANGDAM IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP., bersama rombongan didampingi Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, SSos., SH., M.Han., melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di wilayah Pulau Lombok, Nusa Tenggra Barat (NTB) dalam rangka mengecek Posramil Pemenang, Koramil 1606-03/Bayan, dan Koramil 1615-10/Sembalun yang baru selesai dibangun. Di sela kegiatan kunker, Pangdam beserta rombongan melihat secara langsung proses pencairan dana stimulan satu pintu di Lapangan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan di Lapangan Transad Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (12/2). Kehadirian Pangdam juga memantau prajurit TNI yang bekerja membantu Pemerintah Daerah setempat dalam tahap rehab rekon pascagempa di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, beberapa waktu lalu. Menurutnya, dari apa yang dilihat dan setelah dialog dengan masyarakat ada prospek yang jelas, di mana masyarakat sudah mengerti tentang bagaimana menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, khsusunya terkait dengan pencairan dana bantuan stimulan dari pemerintah pusat dengan membentuk Pokmas dan melengkapi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan, sehingga lebih cepat dalam proses pencairannya. "Hal itu dilakukan berdasarkan instruksi Presiden, agar segera memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan, sehingga proses rehab rekon bisa berjalan cepat dan lancar," ujar Pangdam. Melihat kondisi tersebut, orang nomor satu di jajaran Kodam IX/Udayana tersebut sangat yakin proses rehab rekon berjalan sesuai target. "Dengan adanya manajemen seperti ini, saya optimis percepatan rehab rekon ini akan berjalan dengan baik, karena dilihat dari target pencairan dana mencakup 23 ribu untuk rumah rusak berat, dan tentunya para fasiliator bersama masyarakat harus bersama-sama bekerja menyelesaikan tugasnya," ujar Jenderal Benny Susianto. Pangdam juga menyampaikan cepat tidaknya proses pencairan dana rehab rekon tergantung dari masyarakat, mau tidak masyarakat disiplin sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama, karena tuntutannya akuntabilitas. Sehingga Pemda bersama stakeholder lainnya tidak ada tuntutan korupsi dikemudian hari dan ending-nya juga masyarakat akan merasa senang dengan rumahnya terbangun. "Dalam proses pencairan dana ada pihak BPKP, inspektorat, Perbankan, Pemda, BPBD dan apilikator duduk bareng dengan satu titik pelayan satu pintu," jelas Perwira Tinggi (Pati) bintang dua itu. Pembangunan ini sangat bergantung dengan beberapa hal, antara lain masyarakat itu sendiri, kondisi cuaca, dan para aplikator yang memenuhi persyaratan dan memiliki jaminan di BRI. "Pemerintah berharap agar proses rehab rekon dapat dilaksanakan secepat mungkin, karena manajemennya sudah bagus dengan bekerja keras tentunya," sebutnya. Pangdam meminta kepada media untuk ikut membantu mengawal proses percepatan rehab rekon dengan sosialisasi melalui media masing-masing, sehingga pembangunannya bisa berjalan sesuai harapan.
