BALI TRIBUNE - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menegaskan, pembangunan bidang pendidikan tetap jadi yang utama dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat Bali guna mempersiapkan diri dalam era global. Hal tersebut ditegaskan Sudikerta saat memberikan pengarahan tentang pengelolaan keuangan kepada seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK di Provinsi Bali, di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (31/8).
“Peningkatan kualitas masyarakat sangat diperlukan agar mampu bersaing di era global dan serba cepat saat ini, oleh karena itu pengembangan dunia pendidikan harus benar-benar diperhatikan dan itu memang tugas kita di Pemprov Bali khususnya bagi SMA/SMK,” tegas Sudikerta yang menerangkan bahwa saat ini anggaran pendidikan di APBD Provinsi Bali telah mencapai kurang lebih 30 persen dari total anggaran APBD Provinsi Bali Tahun 2017.
Ditambahkan Sudikerta, dengan adanya anggaran tersebut pihak sekolah diharapkan mampu memanfaatkannya dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Ia mengingatkan, dalam pelaksanaannya anggaran tersebut hendaknya digunakan untuk kegiatan yang lebih prioritas dan benar-benar mampu memberikan manfaat secara signifikan.
“Misalnya gedung sekolah itu masih bagus, jangan lagi membuat gedung baru yang belum tentu dibutuhkan segera. Buatlah kegiatan yang lebih prioritas dalam menunjang pengembangan pendidikan tersebut, atau anggarannya kita salurkan ke sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan gedung sekolah baru,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan Sudikerta, pemanfaatan anggaran tersebut hendaknya disesuaikan dengan aturan yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, ia juga mengharapkan agar pihak sekolah benar-benar memperhatikan aset-aset yang dimiliki sekolah, karena menurut Sudikerta permasalahan aset sering dijadikan objek pemeriksaan pihak berwenang.
“Nanti kalau ada aset sekolah yang rusak atau bagaimana, segera di hapus atau kalau masih bisa segera diperbaiki, buatkan berita acaranya, karena semuanya itu harus ada administrasinya, supaya nanti tidak kena masalah,” pungkas Sudikerta.
Inspektur Provinsi Bali, I Ketut Teneng mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pihak SMA/SMK tentang tata cara pengelolaan keuangan yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi muncul kekhawatiran saat akan diperiksa.
“Kita wajib ikuti semua tata cara pengelolaan keuangan dan aset yang telah diatur oleh peraturan, supaya nanti semuanya siap jika dijadikan sampel pemeriksaan,” tegas Teneng.
Ia mengingatkan agar pihak sekolah memperhatikan aset yang mereka miliki, jangan sampai ada yang tercecer dan tidak jelas asalnya darimana dan penggunaannya untuk apa.
Oleh karena itu, sinergi antara kepala sekolah, guru dan para pegawai di sekolah tersebut sangat diperlukan. Teneng menambahkan, kegiatan seperti ini akan diadakan kembali dengan lingkup yang lebih kecil yakni per kabupaten.
