balitribune.co.id | Tabanan - Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya yang diwakili oleh Sekda I Gede Susila menerima exit meeting Tim Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Kamis (13/10).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Bupati Tabanan yang difokuskan untuk mengetahui efektivitas upaya Pemkab Tabanan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, turut dihadiri oleh jajaran tim pemeriksa BPK RI, Asisten II, Asisten III dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.
Bupati Tabanan dalam sambutannya dibacakan oleh Sekda I Gede Susila sangat mengapresiasi jajaran Tim Pemeriksa Kinerja BPK RI Perwakilan Bali telah selesai melakukan pemeriksaan pendahuluan di Kabupaten Tabanan selama dua puluh satu hari, dari tanggal 21 September hingga 12 Oktober 2022. “Untuk itu, walaupun hari ini tim Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Bali akan “exit”, kami mohon kepada tim agar tetap memberikan bimbingan dan masukan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya yang terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” pintanya.
Selain itu, sejalan dengan arahan Presiden RI untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, maka setiap daerah harus mengimplementasikan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. Pemkab Tabanan harus siap dengan hal itu, serta sangat menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu mendapat perbaikkan kedepannya. “Untuk itu, melalui pemeriksaan kinerja pendahuluan ini, kami berharap telah di identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada agar dapat dijadikan ruang lingkup rencana pemeriksaan selanjutnya,” imbuh Susila.
Pihak tim pemeriksa BPK RI melalui Luh Made Putri Parwati, juga mengucapkan apresiasi serta terimakasihnya atas kerjasama dan dukungan yang ditunjukkan oleh jajaran OPD terkait yang sangat baik dan lancar memberikan informasi kepada tim pemeriksa. Pihaknya juga sangat mengapresiasi capaian-capaian positif yang telah dilakukan jajaran Pemkab Tabanan.
Capaian tersebut di antaranya, telah dibentuk tim percepatan dan perluasan, telah dilakukan kerjasama dengan Bank RKUD dalam pengembangan digitalisasi, transaksi belanja daerah dan pembayaran pajak seluruhnya telah terelektronifikasi, serta telah menyusun roadmap TP2DD. Namun dari capaian tersebut, masih ada beberapa hal yang perlu untuk lebih dioptimalkan dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi tersebut.
