balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen mendukung aparat resmi yang diatur dalam undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar. Bahkan, berbagai upaya juga turut dilaksanakan, salah satunya dengan memperkuat adat serta tidak mentoleransi aksi premanisme.
Demikian diungkapkan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat rapat bersama Forkopimda Kota Denpasar, MDA Kota Denpasar, serta Forum Perbekel Lurah se-Kota Denpasar di Kantor Walikota Denpasar, Senin (5/5).
Jaya Negara mengatakan, dalam melaksanakan proses menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota telah memiliki lembaga formal seperti TNI/Polri. Dimana, institusi tersebut telah memiliki tatanan hingga lapisan terbawah, seperti halnya Polda, Polres/Polresta, Polsek hingga Babinkamtibmas.
Sedangkan untuk TNI juga terdapat Kodam, Kodim, Koramil hingga Babinsa yang juga siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan, untuk tingkat adat, Bali memiliki Pecalang yang dengan kearifan lokalnya ikut menjaga kamtibmas di masyarakat, termasuk juga Linmas untuk Desa/Kelurahan.
“Jadi pada prinsipnya kami mendukung aparat resmi untuk menjaga kamtibmas, serta dengan memperkuat adat dengan tegas tidak mentoleransi organisasi apapun yang meresahkan masyarakat serta mengedepankan premanisme dan tidak mencerminkan adat dan kearifan lokal Bali,” ujar Jaya Negara.
Hal senada disampaikan Ketua MDA Kota Denpasar, AA Ketut Sudiana mengatakan bahwa organisasi apapun yang tidak sesuai dengan kearifan lokal Bali serta mengedepankan tindakan premanisme tidak tepat di Bali. Hal ini mengingat kultur masyarakat Bali dan keberadaan Bali sebagai destinasi pariwisata tidak sesuai dengan hal tersebut.
“Di Bali kita sudah punya pecalang, sebagai otoritas untuk menjaga keamanan secara adat, selain itu juga sudah ada Sipandu Beradat, jadi saya kira Bali tidak memerlukan bantuan keamanan dari organisasi lain, karena sudah sangat kompleks disemua lini,” ujarnya.
Sementara, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Mohammad Iqbal Simatupang mengaku siap bersinergi untuk terus menjaga kamtibmas di wilayah Kota Denpasar. Pihaknya juga menegaskan bahwa Polri secara tegas tidak akan mentoleransi aksi premanisme.
“Kalau kita tegas, organisasi apapun yang mengedepankan premanisme tidak akan kita toleransi,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Dandim 1611 Badung, Kolonel Inf. Putu Tangkas Wiratawan, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Mohammad Iqbal Simatupang, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Perwakilan Kajari Denpasar, Perwakilan Pengadilan Negeri Denpasar, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, Ketua MDA Kota Denpasar, AA Ketut Sudiana, Ketua Forum Perbekel/Lurah Kota Denpasar, I Gede Wijaya Saputra, Perwakilan Sabha Upadesa, serta Pimpinan OPD terkait.
