balitribune.co.id | Denpasar - DPRD Provinsi Bali mengapresiasi Pemprov Bali yang mampu mempertahankan penilaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-Rl terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018 yang diterima pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ini merupakan WTP keenam kalinya berturut-turut yang diperoleh Pemprov Bali. Bagi DPRD Provinsi Bali, ini sekaligus merupakan prestasi dan kerja keras Pemprov Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
Apresiasi sebagaimana disampaikan Koordinator Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 DPRD Provinsi Bali Gede Kusuma Putra, saat membacakan Rekomendasi DPRD Provinsi Bali pada forum Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Rabu (17/7). Meski mengapresiasi, namun dewan tetap memberikan catatan.
Kusuma Putra bahkan mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan penanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini karena opini WTP tidaklah menjamin bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah bebas dari penyimpangan. Di samping itu, opini WTP juga tidak menjamin pemerintah daerah telah memberikan kinerja terbaiknya guna pemberian pelayanan yang optimal dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.
"Bukti telah kita alami beberapa tahun lalu, opini WTP diterima tetapi salah satu Kadis jadi tersangka," ujar Kusuma Putra, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali.
Karena itu, Kusuma Putra mengingatkan semua pihak agar dalam menjalankan tugas masing-masing senantiasa berada dalam koridor yang dibenarkan oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai ada yang "mengangkangi" regulasi.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali itu menambahkan, ketika berbicara tentang APBD maka sesungguhnya erat kaitannya dengan kinerja pemerintah. Setiap APBD, kata dia, di dalamnya memuat rencana atau target-target capaian yang dalam implementasinya diikuti oleh realisasi dan capaian-capaian yang sesungguhnya.
"Membandingkan rencana dengan realisasinya dalam tahun tertentu atau kurun waktu tertentu adalah rumusan sederhana dan dianggap tepat guna mengukur, menilai kinerja, sebuah entitas, apakah itu sebuah perusahaan, organisasi, atau pemerintahan," tegas Kusuma Putra.
Selanjutnya mencermati kinerja Pemprov Bali dengan memperhatikan APBD dari tahun ke tahun hingga saat ini, secara umum DPRD Provinsi Bali memberikan apresiasi. Apalagi APBD Provinsi Bali dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan besarannya, di samping didalamnya didesain ada beberapa program-program unggulan yang sangat dirasakan manfaatnya oieh masyarakat.
"Meningkatnya besaran APBD setiap tahun, merupakan salah satu cerminan bertumbuh kembangnya proses pembangunan yang ada di masyarakat, baik yang dampaknya secara langsung maupun tidak langsung," pungkas politikus PDIP asal Buleleng itu. (u)
wartawan
San Edison
Category
