BALI TRIBUNE - Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali menggelar program pemutihan atas bunga dan denda pajak kendaraan bermotor. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk memanfatkan program serta kemudahan dari kebijakan tersebut.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha, SE, M.Si dalam orasinya di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) yang digelar di lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar.
Lebih jauh Made Santha menyampaikan bahwasan program pemutihan digelar berdasarkan Pergub No 54 tahun 2017 tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 16 Desember 2017.
Hingga tahun 2017 telah terdata sebanyak 293 ribu unit kendaraan yang memiliki piutang pajak atau denda pajak dan hingga 16 November 2017 telah terdapat sekitar 92 ribu wajib pajak yang sudah memanfaatkan program ini.
"Semua data pemilik serta plat kendaraan sudah ada pada sistem kami. Untuk itu kami minta masyarakat memanfaatkan program serta insentif yang diberikan. Seusai pemutihan kali ini akan digelar operasi besar besaran atas tunggakan pajak baik dengan didatangi langsung ke rumah maupun dengan menggelar razia gabungan dengan pihak terkait,“imbuhnya.
Selain terkait program pemutihan, Kepala Bapenda juga menyampaikan terkait program E-Samsat yang telah diterapkan Pemprov Bali sejak 20 September 2017. Dengan program ini wajib pajak dapat melakukan pembayan pajak melalui ATM, mobile banking, internet banking ataupun teller bank.
Penerapan E-Samsat ini merupakan pilot project dari Pemerintah pusat dimana terdapat 7 Provinsi yang menjadi percontohan, salah satunya adalah Provinsi Bali. Dengan E-Samsat maka wajib pajak yang tidak berkesempatan umtuk datang ke kantor membayar pajak bisa melakukan kewajibannya dengan memanfaatkan E-Samsat untuk menghindari terkena denda.
“Kami berikan tenggang waktu sampai 30 hari untuk datang mengesahkan atau mengecap STNK dengan membawa bukti pembayaran," tutupnya.
