Balitribune.co.id | Bangli - Penanganan pademi Covid-19 yang telah dilakukan Pemerintah Kabuaten Bangli dituding elum optimal. Pasalnya, tidak terlepas semakin meningaktnya kasus dari waktu ke waktu sampai menimbulkan korban jiwa. Hal itu diungkakan Fraksi PDI-P dalam rapat paripurna dewan dengan agenda mendengar pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda perubahan APBD kabuaten Bangli tahun anggran 2020, Selasa (29/9).
Rapat paripuran yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada dan pihak eksekutif dihadiri Sekda Ida Bagus Gir Putra tersebut, Frkasi PDI-P melalui pembicaranya Sang Nyoman Wijaya mengatakan fakta-fakta yang kami lihat diapangan penangana kesehatan yang dilakukan pemeruintah daerah kabupaten Bangli belum berjalan optimal. Padahal menurut para ahli bahwa “Salus populi suprema lex esto,” yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, sehingga belanja dibidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 sebagai skala prioritas. ”Penangan pandemi Covid-19 harus menjadi skala prioritas dari pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PDIP meminta untuk belanja pada perubahan APBD tahun anggran 2020 merupakan penyesuaian APBD Induk tahun 2020 yang telah dilakukan refocusing sebanyak empat kali oleh kepala daerah. ”Untuk belanja pada perubahan APBD 2020 selain untuk penanganan Covid-19 juga diperuntukkan untuk menyelesaikan belanja yang direfocusing,” kata Sang Nyoman Wijaya.
Sementara Fraksi Partai Demokrat lewat pembicaranya I Made Krisnawa menyampikan pandemic Covid-19 di Bangli belum ada tanda- tanda penurunan untuk itu kami berharap belanja daerah difokuskan pada penanggulangan penyebaran Covid-19. Di samping itu Fraksi Demokrat menyinggung terkait perubahan perilaku kehidupan akibat terjadinya pandemi Covid-19, khusunya di bidang pendidikan. Di mana pembelajaran dengan sistem daring banyak sekali kendalanya yang dihadapi baik itu oleh pendidik, anak didik serta orang tua didik. ”Kami sering mendapat keluhan dengan perubahan sistem pendidikan lewat daring, untuk itu pemerintah wajib mencarikan solusi dan mengambil langkah-langkah yang konstruktif terhadap persoalan dunia pendidikan pada masa pandemic Covid-19,” tegas politisi asal desa Awan, Kecamatan Kintamani ini.
Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 dan fenomena masyarakat yang trauma dan enggan memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan akibat takut ditetapkan terjangkit Covid-19. ”Kami ingin tahu langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menuntaskan permasalah tersebut,” jelas Made Krisnawa.
wartawan
Agung Samudra
Category
