balitribune.co.id | Singaraja - Untuk menuntaskan target Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendata dan mendaftarkan bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi penyuluhan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun 2022.
Kegiatan tersebut selain melibatkan unsur desa yang tercover program PTSL 2022, sejumlah lembaga seperti, Pemkab Buleleng, Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng dan Polres Buleleng ikut dilibatkan sekaligus menjadi nara sumber. Adapun desa-desa yang akan disentuh program PTSL tahun 2022 yakni Desa Gobleg,Desa Munduk,Desa Dencarik, Desa Sepang, Desa Sanggalangit, Desa Pegayaman, dan Desa Lemukih.
Kepala BPN Buleleng Ir. Komang Wedana, M.Sc mengatakan,sejak kemerdekaan sampai dengan tahun 2017 progres sertifikat tanah tercatat cukup rendah.Sementara permasalahan tanah cukup banyak sehingga dilakukan percepatan yang melahirkan program PTSL dengan target tahun 2024 semua sudah tersertifikat. “Target tahun ini total 400 sertifikat. Sedikit karena sebagian besar bidang tanah di Buleleng sudah dalam proses sejak 2017 dan sudah banyak diukur dan dipetakan namun belum bersertifikat,” kata Komang Wedana, Kamis (10/3).
Menurut Wedana, produk PTSL tidak harus sertifikat namun bisa juga sebatas pendataan melalui pemetaan bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar. Seperti program PTSL tahun 2017 sebanyak 7.000 bidang menjadi program belum sampai pada pensertifikatn dan akan dituntaskan pada tahun 2022 ini. “Proyeksi 400 bidang sertifikat kita tetap targetkan tuntas hingga penerbitan sertifikat. Sebanyak ang 400 bidang ini sama sekali belum bersertifikat sehingga dikhususkan untuk selesai. Sebanyak 7000 bidang yang belum selesai pada tahun sebelumnya sekarang dalam proses pensertikatan,” imbuhnya.
Selain itu, disebutkan secara fisik kegiatan PTSL yaitu ada 2 yaitu bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar. PTSL menyasar bidang tanah yang belum terdaftar maupun yang sudah namun belum memiliki sertifikat. Tujuan PTSL adalah percepatan kepastiam dan perlindungan hukum terhadap tanah milik masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil terbuka dan akuntabel. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi Negara yang pada akhirnya juga mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. “Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi khusus mengundang narasumber terutama dari Kejaksaan agar pelaksanaan PTSL bisa berjalan lancar tanpa ada kendala dan pelanggaran hukum.Kepada aparatur lurah atau desa yang hadir agar secara cermat memperhatikan kejelasan status tanah yang akan disertifikatkan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari,” tandasnya.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantara sebagai salah satu nara sumber dalam acara itu mengingatkan agar dalam proses penerbitan sertifikat melalui program PTSL benar-benar memperhatikan regulasi terutama aturan yang berkaitan dengan biaya. Agung Jayalantara mewanti-wanti agar tidak ada upaya para pihak terkait melakukan pungutan biaya diluar ketentuan yang berlaku.Hal ini menurutnya,untuk menghindari adanya pelanggaran hukum yang berakibat hukum dibelakang hari.
“Kita ingatkan jangan sampai ada pungutan kepada masyarakat penerima PTSL selain yang telah ditetapakan sebesar Rp 150 ribu yang sesui dengan regulasi.Program ini dibawah jangan sampai dimanipulasi untuk kepentingan yang tidak baik seperti kepentingan politik dan sebagainya,” tandas Agung Jayalantara.
