Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penerapan PKM di Bangli Masih Dikaji

Bali Tribune/ I Made Gianyar
Balitribune.co.id | Bangli - Walaupun sejauh ini angka kasus positif Covid-19 di Bangli tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainya di Bali, namun untuk penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) seperti apa yang ditempuh kota Denpasar masih harus dikaji dengan matang. 
 
Hal tersebut diungkap Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Bangli I Made Gianyar, Senin (11/5). Menurut Made Gianyar yang juga Bupati Bangli ini, PKM  hampir sama dengan  penerapan  social distancing dan physical distancing, namun hanya istilahnya saja yang  berbeda. Jika menelisik kasus positif Covid-19 di Bangli lebih dominan penyebaranya dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu Made Gianyar mengungkapkan yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran PMI dan keluarga serta masyarakat untuk mentaati segala himbaun pemerintah kaitannya dengan pencegahan penyebaran Covid-19 “Kesadaran masyarakat yang paling dominan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkapnya.
 
Penerapan PKM harus melalui kajian yang matang, untuk itu pihaknya akan melakukan rapat dengan tim Satgas Covid-19. “Tentu kami akan rapatkan dulu dengan tim, dari hasil rapat tersebut baru dapat ditarik kesimpulan apakah perlu dilaksanakan penerapan PKM,” jelas bupati dua kali periode ini. Pihaknya juga akan mencarai masukan dengan daerah lainya, sehingga jika dilakukan penerpan PKM bisa termanagement menjadi satu kesatuan.
 
Terkai banyaknya kasus positif Covid-19, kata Made Gianyar, pihaknya akan berbuat maksimal untuk menekan angka kasus positif Covid-19 dan mengapresiasi temuan  jumlah tersebut sehingga  masyarakat  bisa lebih waspada dan berhati- hati. “Mudah-mudah di bulan Mei ini menjadi puncak  Covid-19  dan setelah itu angka kasus positif bisa menurun dan bahkan setelah itu tidak ada lagi kasus positif Covid -19,” harapnya.
 
Ketua Fraksi Golkar I Nengah Darsana mengapresiasi langkah yang telah dilakukan bupati dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Kami sangat mengapresiasai apa yang telah dilakukan bapak bupati,  beliau  tanpa rasa takut terjun langsung ke wilayah zona merah untuk memantau pelaksanaan rapid test,” ujar Nengah Darsana.
 
Kata Nengah Darsana melihat kasus positif Covid-19 yang terjadi dominan sumbernya dari PMI dan baru penyebaranya lewat transmisi lokal. ”Hampir 90 persen sumbernya dari PMI yang pulang sebelum 15 Maret,” jelas anggota dewan dua kali periode ini.
 
Untuk menekan laju penyebaran Covid-19 perlu kedisiplinan dari masyarakat serta sinerginitas antara Satgas Gotong Royong  yang dibentuk desa adat dengan Satgas Coivid-19 bentukan desa dinas. ”Kalau masyarakat sudah disiplin dan mentaati segal himbaun pemerintah tidak perlu lagi melakukan PKM  dan  atau PSBB,” ujar Nengah Darsana.
wartawan
Agung Samudra
Category

D'Youth Fest 6.0 Catatkan 42 Ribu Pengunjung, Nilai Transaksi Tembus Rp3,2 Miliar

balitribune.co.id I Denpasar - D'Youth Fest 6.0 kembali membuktikan diri sebagai salah satu ajang ekonomi kreatif dan ruang ekspresi generasi muda terbesar di Kota Denpasar. Seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Juli 2026 berhasil menarik antusiasme masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Desa Sidan dan Desa Bona Masuk 16 Desa Transparan se-Bali

balitribune.co.id I Gianyar - Dua Desa Perwakilan Kabupaten Gianyar masuk dalam 16 Desa Transparan pada Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Diumumkan melalui Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 183/01/VII/KI.BALI/2026 di Ruang Rapat Komisi Informasi Provinsi Bali, Selasa (28/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Terdaftar di DPT Pilkel, TNI/Polri Bolehkah Nyoblos?

balitribune.co.id I Gianyar - Selain memiliki hak memilih, anggota aktif TNI maupun Polri juga diperbolehkan mencalonkan diri sebagai perbekel. Hal ini disiratkan oleh Dinas PMD Gianyar kepada Penitia Pilkel serentak tahun 2026. Menariknya, meskipun nantinya anggota TNI/ Polri  masuk DCS/ DCT Pilkel apakah akan berani mencoblos? Karena prinsip netralitas ini merupakan bagian dari kewajiban institusi TNI dan Polri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.