balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pungutan bagi wisatawan asing (PWA) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mendorong Gubernur Bali memprioritaskan kerja sama dengan
pengusaha lokal Bali dengan harapan agar pengusaha lokal bisa lebih maju, kuat, dan berkembang. Demikian disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bali saat Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Selasa (8/4).
Menurut Dewan Bali, selama ini beberapa pungutan yang dilakukan di bandara, seperti retribusi parkir dan tollgate selalu dikerjasamakan dan jatuh ke pihak pengusaha nasional. Sementara pengusaha lokal hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Selain itu, menurut Dewan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas teknis pelaksanaan pungutan yang mana hal tersebut menjadi tujuan utama dari kebijakan pungutan ini. Adapun untuk lebih memberikan kepastian hukum dan juga menghindari keragu-raguan dalam pelaksanaannya nanti, perlu diatur lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat perseorangan yang dapat menjadi mitra manfaat atau collecting agent serta teknis pelaksanaan kerja sama. Sehingga perihal pengawasan pun kedepan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Hal ini perlu menjadi pencermatan mengingat sekalipun format penyelenggaraan pungutan dirumuskan untuk menjalin sinergi melalui partisipasi multipihak dan merupakan bukti keterbukaan Pemerintah Provinsi Bali, maka dipandang perlu dipersiapkan teknis yang matang. Sehingga perjanjian kerja sama menjadi sah, terukur dan sepenuhnya berorientasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dewan pun memandang perlu dilakukan pencermatan holistik sebagai inventarisasi antisipasi celah dan kekosongan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Guna memastikan implementasi yang lebih efektif dan menghindari adanya ambiguitas dalam pelaksanaannya, perlu adanya pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur, yang diharapkan seluruh proses dan mekanisme pungutan dapat berjalan dengan jelas, terukur, dan lebih terarah, serta memberikan jaminan kepastian hukum, yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya tujuan utama kebijakan ini, yaitu pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali secara berkelanjutan.
Untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap PWA, Dewan Bali mencermati dan mengusulkan agar dibentuk Badan/Lembaga Pengawas yang independen untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, trasparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi perhatian pentingnya pengawasan. Masalah sampah dan kemacetan di Bali menjadi salah satu faktor penting untuk mendapat perhatian Gubernur Bali dalam memanfaatkan hasil pungutan terhadap wisatawan asing yang datang ke Bali.
