balitribune.co.id | Negara - Sejumlah persoalan pensertifikatan tanah milik daerah di Jembrana hingga kini belum terselesaikan. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana kini diminta menyelesaikan persoalan pensertifikatan asset tanah tersebut, termasuk juga persoalan tanah milik umat.
Hingga kini masih terjadi persoalan pensertifikatan tanah di Jembrana. Termasuk juga pensertifikatan terhadap asset milik Pemkab Jembrana. Tidak sedikit asset tanah milik daerah yang tersebar di desa-desa belum tersertifikatkan hak milik atas nama pemerintah daerah. Bupati Jembrana, I Putu Artha mengakui sampai saat ini pensertifikatan asset pemerintah masih ada yang belum terselesaikan. Seperti pensertifikatan atas keberadaan asset tanah yang dulunya digunakan sebagai lahan mess sekolah.
Saat ini lahan-lahan eks mess sekolah tersebut belum difungsikan lagi. Persaoalan yang sama dikatakannya juga terjadi pada tanah-tanah milik umat. Pihaknya meminta agar pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Sejak kami mengeluarkan kebijakan terkait penempatan tenaga pendidik pada sekolah seperti penugasan guru SD dan SMP disesuaikan dengan wilayah terdekat dari tempat tinggal dan sehingga berdampak mess sekolah tidak difungsikan” ujarnya.
“Untuk menghindari agar asset-asset pemerintah itu tidak menjadi masalah di masyarakat, pihak BPN kami harapkan untuk sesegera mungkin menyelesaikan secara hukum, termasuk juga kejelasan dan keberadaan tanah-tanah umat sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat,” harapnya. Bupati Artha meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, I Made Sumadra yang baru sepekan bertugas di Jembrana dapat menjalin kerjasama dan bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan.
“Sebagai Bupati sangat apresiasi kehadiran pejabat yang baru. Tugas-tugas kita yang perlu segera ditindaklanjuti khususnya di bidang pertanahan sudah menunggu. Kami harapkan kerjasama dan sinergitas akan terbangun lebih baik lagi sehingga dalam penanganan tugas-tugas di lapangan segera bisa dituntaskan,” paparnya. Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, I Made Sumadra mengatakan pihaknya menyerap berbagai informasi sebelum melakukan langkah dan tugas-tugas di lapangan.
Sumadra yang didampingi para pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Negara (BPN) juga menegaskan akan segera menindaklanjuti berbagai masukan dan informasi yang didapatkan pihaknya tersebut, ”tadi banyak masukan dan informasi yang sangat berharga yang disampaikan oleh Pak Bupati bersama Pak Sekda telah kami catat. Kami akan segera tindaklanjuti terutama keberadaan mess sekolah termasuk tanah-tanah umat itu dengan tim teknis di lapangan,” tandas pejabat yang baru sepekan dilantik ini.
