BALI TRIBUNE - Perubahan program terus bergulir secara dinamis di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), salah satu yang fenomenal adalah kebijakan perikanan dan tol laut. Pertamina sebagai BUMN Energi tanggap terhadap perubahan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah.
Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan kesepakatan di sektor laut antara Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Juli 2017 lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, Pertamina mengadakan workshop dengan KKP dan Kemenhub di Anvaya Hotel Bali, Senin (5/3).
“Sektor Perikanan dan Kelautan perlu sama-sama kembali kita bangun. Pemerintah dalam hal ini Kemenhub dan KKP beserta pelaku usaha termasuk Pertamina, PT Pelni, dan ASDP pada posisi yang sama dalam satu bendera Indonesia, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk pembangunan bangsa maritim Indonesia,” ujar Vice President Industrial Fuel Marketing, Ageng Giriyono, dalam sambutannya saat membuka “Workshop Dukungan Pertamina untuk Program Perikanan dan Tol Laut Pertamina”.
Ageng berharap workshop ini dapat menghasilkan kebijakan yang seirama dan menjadi masukan bersama demi berhasilnya program perikanan dan tol laut. Pada kesempatan yang sama,
Direktur Pelabuhan Perikanan KKP, Frits Panehas Lesanusa, menyampaikan, saat ini sedang dalam proses pembangunan Stasiun Pelayanan Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di beberapa lokasi terutama pelabuhan-pelabuhan perikanan baru. “Pemerintah pusat dan daerah mendorong pembangunan SPBN kepada pihak swasta lokal dengan memberikan alokasi lahan dan rekomendasi terkait pembangunan SPBN,” katanya.
Wisnu Handoko, mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, menyampaikan apresiasi dilaksanakannya workshop ini sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai proses penyaluran BBM oleh Pertamina ke kapal-kapal di seluruh Indonesia. Terkait pelaksanaan program tol laut, Wisnu mengatakan, tahun ini kapal pengangkut/tol laut tidak hanya dilaksanakan oleh Pelni dan ASDP melainkan sudah ditawarkan kepada pihak swasta. “Saat ini, untuk pelaksanaan oleh pihak swasta dalam proses lelang,” jelas Wisnu.
Turut hadir, Direktur Armada PT Pelni, M Tukul Harsono yang menjelaskan bahwa saat ini Pelni mengoperasikan 87 kapal, terdiri dari kapal penumpang, ternak, perintis, dan tol laut. Terkait tol laut, Tukul menyebutkan bahwa Pelni mendapatkan penugasan dari pemerintah sebanyak 6 dari 13 total trayek tol laut.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2017 Pertamina menyalurkan BBM PSO sebanyak 3.121.950 kiloliter untuk sektor nelayan dan 825.269 kiloliter untuk sektor transportasi laut dan ASDP.
