BALI TRIBUNE - Pascaprotes krama Desa Pakraman Candikuning terkait pengurugan Danau Beratan beberapa hari lalu, disikapi langsung Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Pemprov Bali, yang langsung turun ke lapangan, Minggu (2/9). Pihak provinsi menegaskan tidak ada pendangkalan danau melainkan pengerukan tanah dari danau bekas banjir bandang tahun 2016 lalu. Hanya saja, karena proses izin pembangunan belum ada jawaban dari provinsi, meski pihak pengempon Pura Ulun Danu Beratan sudah ajukan permohonan di tahun 2012 dan tahun 2016, proyek diminta dihentikan sementara. Sekda Tabanan, Nyoman Wirna Ariwangsa menjelaskan, dalam aturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, pada pasal 23 disebutkan bahwa sempadan danau bisa dimanfaatkan untuk prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan. Namun karena belum ada jawaban dari provinsi meskipun Gebog Pesatak Ulun Danu Beratan sudah mengajukan permohonan tahun 2012 dan 2016, maka proyek ini dihentikan sementara. "Sepanjang ada izin, bisa dilakukan. Kami suruh berproses dulu karena danau ini ada di lintas kabupaten dimana kewenangan ada di Gubernur Bali," ungkapnya. Hanya saja, lanjutnya, jika izin sudah turun bisa dilanjutkan kembali karena pembangunan Padma memang program kerja dari Gebog Pesatak Ulun Danu Beratan sejak lama. "Kalau saya baca izin ini dikeluarkan gubernur berdasarkan kajian rekomendasi dari teknis yang punya penanganan Balai Subak Air Nusa Penida. Dan kalau ini sudah turun artinya tidak ada masalah karena sesuai aturan bisa dibangun Padma," tegas Wirna Ariwangsa. Sementara Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi Bali, I Wayan Sudarmawan menegaskan tidak ada kegiatan pendangkalan, namun pemindahan sidementasi dari danau untuk membuat Padma Taman Beji. Justru kegiatan ini membantu pemerintah karena pemerintah tidak punya anggaran besar untuk melakukan pengerukan. "Dan tanah ini juga sifatnya sementara buat membantu pengerjaan agar tidak ada air masuk ke areal pembuatan Padma," tegasnya. Sudarmawan menjelaskan, sesuai aturan, pantai danau merupakan strategis nasional sehingga pengelolaan berada di wilayah balai sungai. Jadi ini adalah kewenangan pusat dan di provinsi dikelola Balai Wilayah Sungai. Sehingga dalam rangka aktivitas keagamaan masyarakat setempat, sesuai aturan menteri dimungkinkan. "Tetapi perlu ada regulasi dan memohon izin ke Balai Wilayah Sungai karena mereka sebagai pengelola," bebernya sembari menyarankan perlu disosialisasikan ke masyarakat agar tidak bias karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang danau. Terkait pihak pengempon sudah pernah ajukan permohonan pembangunan Padma di tahun 2012 dan tahun 2016 tetapi belum ada jawaban dari provinsi, Sudarmawan menegaskan akan mengeceknya.
