BALI TRIBUNE - UNTUK memantapkan ketahanan pangan, maka subak-subak di Kabupaten Badung sudah seharusnya diperkuat. Nah, untuk memperkuat subak ini perlu ada kesamaan persepsi antara petani dan pemerintah. Untuk menyamakan persepi subak dan pemerintah ini, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa mengaku penting diadakan rapat pleno pekaseh di Badung.
Dengan pertemuan pemerintah dan pentolan-pentolan petani itu, maka isu-isu faktual yang berkaitan dengan kebijakan teknis pertanian bisa dibahas. Dengan begitu, pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pertanian.
“Pekaseh harus memberi saran dan masukkan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan pembangunan pertanian khususnya di Kabupaten Badung,” ujar Suiasa saat membuka rapat pleno pekaseh se-Badung belum lama ini.
Pihaknya juga menyebut bahwa akhir-akhir ini eksistensi subak menjadi semakin penting berkaitan program upaya kusus (upsus) dan bagian terpenting RPJMD semesta berencana Tahun 2016-2021 dalam rangka swasembada pangan berkelanjutan.
“Pertanian merupakan sumber budaya, dan budaya itu adalah roh dari pariwisata yang hasil dan dampaknya sangat dirasakan sekarang. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan publik, selalu ditempatkan kepentingan petani sebagai prioritas,” katanya.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, Badung sendiri sudah memberikan insentif seperti dalam kebijakan perpajakan PBB, insentif/keringanan diberikan sampai dengan nol persen untuk jalur lahan produktif, lahan limitasi, PBHTB, asuransi usaha tani padi (AUTP), subsidi pupuk, subsidi benih dan sebagainya.
