balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya konten tak terverifikasi di media sosial, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali menegaskan pentingnya profesionalitas wartawan dalam menjaga kondusifitas keamanan dan stabilitas sosial di Wilayah Bali.
Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk “Profesionalitas Wartawan dalam Mendukung Kondusifitas Keamanan di Wilayah Provinsi Bali” yang digelar PWI Bali di Denpasar, Jumat (3/10) malam. Forum ini menghadirkan dua wartawan senior sekaligus praktisi media, Agus Putra Mahendra (PWI Bali) dan Rofiqi Hasan (Praktisi Media), serta dihadiri perwakilan dari berbagai organisasi pers di Bali, seperti AJI, IJTI, AMSI, SMSI, JMSI, IWO, dan UJB.
Diskusi yang dipandu Sekretaris PWI Bali, I Ketut Joni Suwirya, berlangsung dinamis dengan kehadiran puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, online, dan televisi.
Dalam pemaparannya, Agus Putra Mahendra atau yang akrab disapa Gus Hendra menyoroti tantangan wartawan di lapangan, terutama saat meliput aksi massa.
“Wartawan itu bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers. Kami hadir bukan sebagai bagian dari demonstran, tapi menjalankan tugas jurnalistik untuk menghadirkan informasi berimbang bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tindakan represif terhadap jurnalis bukan hanya menghambat kerja pers, tetapi juga berpotensi mencederai demokrasi. Namun ia juga menyampaikan, kebenaran wartawan itu bukan kebenaran materiil, tapi hasil verifikasi. Kalau kita salah, dampaknya besar, dan permintaan maaf tak cukup memperbaikinya, sambungnya.
Dalam forum tersebut, Gus Hendra juga mengingatkan agar wartawan tetap menjaga kecerdasan emosional dan intelektual dalam bekerja. “Publik masih melihat wartawan sebagai makhluk intelek. Tapi kalau kita lebih mengedepankan emosi ketimbang rasio, maka objektivitas hilang, etika ikut lenyap, dan produk jurnalistik pun jadi buruk,” tuturnya.
Ia memberi contoh sederhana soal pentingnya pemilihan diksi. “Kalau kita menulis ‘kerusuhan di Bali’, padahal kejadiannya di satu titik, misalnya di Polda Bali, itu bisa menimbulkan persepsi keliru dan merusak citra pariwisata. Maka hati-hati dalam menulis,” pesannya.
Sementara itu, Rofiqi Hasan menyoroti tantangan baru di era digital, di mana arus berita bersaing dengan derasnya informasi dari media sosial. “Sekarang semua orang bisa mengklaim diri sebagai pembawa berita. Hoaks dan provokasi mudah menyebar. Di sinilah pentingnya wartawan berpegang pada prinsip verifikasi dan konfirmasi agar media tetap dipercaya publik,” ujarnya.
Ia menilai, banyak media saat ini justru terjebak mengejar viralitas dan melupakan kedalaman liputan. “Seolah-olah semua bermain di ceruk yang sama. Padahal, media justru perlu memperkuat karakter liputan agar punya nilai lebih,” tambahnya.
Menurut Rofiqi, kebenaran dalam jurnalistik bukanlah kebenaran mutlak, melainkan hasil verifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. “Kalau wartawan salah, dampaknya bisa luas. Permintaan maaf pun tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan UJB, Rohmat dari Kabarnusa.com, menekankan pentingnya independensi media agar tidak larut dalam kepentingan pemilik atau kekuasaan.
“Fungsi media adalah menyuarakan kepentingan publik. Kalau terlalu dekat dengan kepentingan tertentu, berita kita akan kehilangan daya kritis,” ujarnya.
Dari AJI, Ayu Sulistyowati menambahkan, wartawan perlu memperkuat kapasitas individu agar tetap relevan di tengah dominasi media sosial.
“Wartawan masih punya legitimasi karena bekerja dengan akurasi, verifikasi, dan kode etik. Itu keunggulan yang tidak dimiliki media sosial,” katanya.
Ketua Panitia Diskusi, Arief Wibisono, yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Bali, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif wartawan agar tetap berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik.
"Kehadiran Wartawan dalam peliputan apaun itu adalah untuk menjaga ruang publik agar tidak terjadi 'Distorsi' atau pemutarbalikan fakta, tetapi wartawan juga harus memikirkan keamanan dan keselamatan dirinya," tandasnya.
PWI Bali, lanjutnya, berkomitmen memperkuat komunikasi dengan aparat para stakeholder agar setiap peliputan, termasuk saat terjadinya aksi massa, berlangsung aman tanpa gesekan.
“Wartawan adalah mitra strategis dalam menjaga kondusifitas daerah, terutama Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Informasi yang disajikan secara profesional akan memberi dampak positif bagi stabilitas sosial dan citra daerah,” ujarnya.
Bagi PWI Bali, menjaga keamanan dan kenyamanan Bali bukan semata tugas aparat atau pemerintah, melainkan juga tanggung jawab insan pers.
“Berita yang profesional bukan hanya memberi informasi, tapi juga menjaga keseimbangan sosial. Bali butuh wartawan yang cerdas, santun, dan berintegritas,” tutup Arief.
Kegiatan ditutup dengan keinginan para peserta untuk menggelar workshop singkat tentang teknik jurnalistik humanis dan berimbang, sebagai bekal bagi jurnalis untuk menghadirkan berita yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyejukkan.
