Bali Tribune, Denpasar - Program bedah rumah, cukup populer di Bali selama 10 tahun kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika. Ketika itu, ribuan rumah warga yang kurang mampu di Pulau Dewata, berhasil dibedah.  Gubernur Wayan Koster yang saat ini memimpin Bali, sebelumnya pernah berjanji untuk melanjutkan program - program gubernur sebelumnya, namun dengan sejumlah perbaikan. Hanya saja, sejauh ini belum terlihat tindak lanjut janji pengganti Gubernur Pastika ini.  Terhadap hal ini, masyarakat yang sangat berharap akan adanya program bedah rumah, menaruh harapan agar program tersebut tetap dilanjutkan. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam reses anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan, di sejumlah daerah di Kabupaten Buleleng, Bali, pada masa reses beberapa waktu lalu.  "Program bedah rumah banyak sekali disuarakan. Masyarakat mengaku sangat membutuhkan program ini," kata Tirtawan, di Denpasar, Minggu (10/3).  Tirtawan sendiri mengaku, program bedah rumah sangat baik, terutama untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Ia juga berharap, program ini mendapat perhatian khusus dari Gubernur Koster.  Selain program bedah rumah, soal Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Bali Sehat (KBS) juga banyak disuarakan warga. "Banyak yang mengeluh belum mendapatkan KIS atau KBS. Mereka sangat berharap, hal ini mendapat perhatian pemerintah," ujar politikus Partai NasDem asal Bebetin, Buleleng ini.  Hal lain yang menjadi aspirasi masyarakat adalah terkait pemotongan anggaran hibah dan bantuan sosial (Bansos) pada tahun anggaran 2019. Masyarakat yang sudah mengajukan proposal, terancam tidak melaksanakan program sebagaimana diajukan sebelumnya.  "Mereka sudah ajukan proposal, bahkan sudah diversifikasi. Tetapi dalam perjalanan, hibah yang difasilitasi oleh dewan malah dipotong untuk pembangunan shortcut. Jadi program mereka, sebagaimana diajukan dalam proposal, terancam tidak bisa dilaksanakan," beber Tirtawan, yang kembali maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng dari Partai NasDem pada Pileg 2019 ini.  Tirtawan pun berharap, Gubernur Koster mempertimbangkan kembali pemotongan alokasi anggaran hibah dan bansos ini. Pasalnya, masyarakat sangat mengharapkan pencairan dana tersebut. Adapun pembangunan shortcut, menurut dia, merupakan urusan pemerintah pusat, sehingga anggaran seharusnya dialokasikan dari APBN.  "Aspirasi lainnya dari warga adalah terkait penanganan sampah. Aturan sudah ada, baik berupa Perda maupun Pergub/ Perbup, tetapi pelaksanaan di lapangan belum sesuai harapan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah," pungkas Tirtawan, yang juga anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali.