balitribune.co.id | Denpasar - Dari 6 sasaran program yang ditetapkan pada tahun 2024, semua kinerja utama (IKU) BKKBN Provinsi Bali mendapatkan pencapaian dengan kategori sangat baik. Secara umum Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mempunyai rata-rata keseluruhan capaian indikator kinerja utama tahun 2024 sebesar 107,9 persen.
Sedangkan berdasarkan target Indikator Kinerja Kegiatan, dari 64 Indikator IKK, 61 indikator memperoleh penilaian sangat baik, 2 penilaian cukup, dan 1 penilaian kurang.
Dengan hasil ini, Perwakilan BKKBN Bali optimis dapat menurunkan angka stunting di Bali pada tahun 2025 ini. "Maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran kegiatan perwakilan BKKBN Provinsi Bali pada Tahun 2024 telah berhasil dicapai dengan kategori sangat baik. Dan kita optimis dapat menurunkan stunting di Bali dari target yang diberikan di tahun 2025 in," ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih seusai pembukaan Rakorda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Tahun 2025 di Denpasar, Jumat (1/8).
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 angka prevalensi stunting Indonesia berada pada angka 19,8%. Hal ini tentu masih di atas target yang ditetapkan, yaitu 14%. Sedangkan di Provinsi Bali, dari target yang ditetapkan yaitu 6,15%, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024 berada pada angka 8,7%, dan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2023 sebesar 7,2% (naik sebesar 1,5%).
"Maka dari itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak untuk bersama-sama berkomitmen dalam mengawal Program Percepatan Penurunan Stunting ini melalui kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI) seperti forum pelaksanaan aksi konvergensi, kerja dan konsolidasi program lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta Program Quickwin yang telah dicanangkan oleh kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada bulan Oktober 2024. Oleh karena itu diperlukan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja. Dengan bersama - sama ini saya optimis dapat menurunkan stunting di Bali," katanya.
Sementara Direktur Pengendalian Dampak Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Nyigit Wudi Amini, S.Sos, M.Sc mengatakan, berdasarkan data Statistik Rutin Sistem Informasi Keluarga (SIGA), Provinsi Bali telah mencapai hasil yang cukup baik. Capaian peserta KB Baru sebesar 48.037 dari targat 44.794 (107,34%). Sementara untuk Capaian Peserta KB Aktif sebesar 448.960 dari target 440.856 (101,84%). Pada tahun 2025 ini, merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN dan Renstrra periode 2025-2029. Sementara dokumen Renstra Kemendukbangga/BKKBN 2025- 2029 masih dalam tahapan penelaahan oleh Kementerian PPN/Bappenas, sehingga harus mempersiapkan langkah-langkah penyesuaian terhadap berbagai sasaran strategis dan strategi pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif, mengembangkan cara-cara baru dan semangat baru.
"Transformasi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menunjukan komitmen Pemerintah yang kuat untuk memperhatikan rakyat Indonesia guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang diupayakan bersama melalui Program Bangga Kencana dan Quick Wins. Momentum ini hendaknya menjadi semangat baru untuk kita semua," imbuhnya.
Sambutan Gubernur Bali, I Wayan Koster yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, SH, MH bahwa di Provinsi Bali, jumlah penduduk diproyeksikan akan mencapai 4.488.240 jiwa pada tahun 2025 (Proyeksi Penduduk 2020-2050, BPS). Meskipun jumlah penduduk yang terus bertambah, namun disayangkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan tingkat fertilitas di Bali kian menurun. Kondisi ini menyebabkan Bali sedang memasuki periode bonus demografi yang turut diikuti dengan penuaan penduduk. Problem kependudukan lainnya di Provinsi Bali adalah tingginya tingkat urbanisasi baik yang berasal dari Kabupaten dan Kota di Bali maupun dari luar Bali. Tahun 2020, tercatat tingkat urbanisasi di Provinsi Bali berada di atas rata - rata nasional. Salah satu dampak tingginya urbanisasi adalah beban soclsial bagi Kota yang menjadi tujuan urbanisasi, seperti memicu naiknya kemiskinan di kawasan perkotaan, memicu terjadinya ketidak setabilan lingkungan, kumuh sehingga biasanya menyebabkan terjadinya bencana alam. Apabila ini tidak ditangani secara sungguh-sungguh maka tidak mustahil Bali akan semakin penuh sesak atau over populasi. Sementara isu stunting yang menjadi isu nasional dan Program Prioritas Nasional harusdisingkapi dengan lebih bekerja keras untuk melayani masyarakat, dengan lebih menghidupkan kembali program-program untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sehingga untuk mendukung pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di daerah, khususnya di Provinsi Bali. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, telah memberikan dukungan pembiayaan berupa Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB.
"Memperhatikan trend realisasi anggaran yang bersumber dari DAK Sub Bidang KB Provinsi Bali yang cenderung rendah, saya minta OPD KB Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan upaya - upaya untuk percepatan realisasi kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, Dana Tugas Pembantuan, dan dana lainnya dari APBN dengan berpedoman pada aturan yang di tetapkan tentang pelaksanaan APBN maupun Juknis serta memastikan agar proses pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip - prinsip integritas dan akuntabilitas," katanya.
