balitribune.co.id | Menjelang akhir September, Kabupaten Jembrana diterjang banjir. Bendung Banyubiru I mampet berat. Karena tidak bisa menampung aliran benda fisik (potongan kayu, dll) yang datang dari hulu. Hal ini berarti bahwa ada proses klinisasi (“pembersihan” besar-besaran) di hulu Jembrana.
Proses klinisasi disebabkan karena penduduk di kawasan tepi hutan, diterjang kemiskinan. Pendidikannya rata-rata rendah. Penduduk yang agak berpendidikan, meninggalkan kawasannya, menuju kota. Di kota, mereka menerjang sektor informal. Mereka bisa sebagai pedagang nasi jinggo, tukang ojek, tukang parkir, calo, dll.
Tentu saja di kawasan pedesaan menjadi “kosong”. Adapun yang tertinggal di pedesaan adalah fenomena kemiskinan, penduduk yang sudah lanjut usia, dan penduduk yang pendidikannya rendah. Meskipun demikian, mereka perlu makan. Tidak ada yang bisa segera di makan, atau segera bisa menghasilkan uang. Nah, inilah fenomena yang menimbul proses klinisasi. Hutan dan kayu yang masih tersisa, ditebang. Batu padas yang masih tersisa, dibongkar. Batu-kali, krikil, dan pasir yang masih tersisa, dikeruk. Semuanya diterjang, demi makan.
Menurut Prof. Mubyarto, kerak kemiskinan ada pada penduduk yang tinggal di tepi hutan, dan di tepi pantai. Mereka tidak bisa dikendalikan dengan program pembangunan yang konvensional. Seharusnya ada program khusus dan berlanjut. Tetapi administrasi pembangunan, tampaknya tidak memungkinkan. Oleh karenanya, penduduk yang menjadi kerak kemiskinan itu, bisa berkembang, dan kemudian jatuh dalam alam kemiskinan struktural.
Jokowi telah mengembangkan konsep perhutanan sosial. Tujuannya bagus. Yakni, agar penduduk yang hidup di tepi hutan, bisa sejahtera, karena mendapatkan hasil hutan. Konsep ini sangat adil. Bahwa penduduk yang ada di pantai, memanfaatkan hasil laut sebagai sumber hidupnya. Maka penduduk yang ada di tepi hutan, haruslah memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber hidupnya. Mereka tidak boleh menerjang dan memangsa hutan. Tetapi boleh menerjang dan memungut hasil hutan.
Tetapi konsep perhutanan sosial, tidak berjalan dengan mulus. Karena konsep-nya tidak mau dipahami oleh penduduk setempat. Mengapa? Karena mereka sedang diterjang kemiskinan. Mereka tidak mau tahu. Mereka terus melakukan proses klinisasi. Hutan yang harus dihijaukan (dengan tanaman tahunan), ternyata hanya ditanami tanaman setahun. Karena mereka butuh makan. Ini adalah sebuah dilema sosial yang mengerikan. Mungkin di masa depan bisa menghancurkan Jembrana, bila tidak ada kebijakan pembangunan yang strategis (ber-prospek jangka panjang).
Banyak ada pendapat bahwa, tingkat pendidikan bisa mengangkat derajat manusia secara vertikal. Tidak mungkin ada peningkatan kehidupan tanpa ditopang oleh pendidikan yang baik. Oleh karenanya, konsep Bupati Jembrana tentang pendidikan, tentu saja sangat tepat. Bahwa diharapkan dalam masa kepemimpinannya, pada setiap keluarga di Kabupaten Jembrana harus ada yang tamatan S1. Ini adalah konsep yang strategis. Kalau bisa lebih fleksibel, maka paling tidak pada setiap satu keluarga di Kabupaten Jembrana ada satu orang yang berpendidikan vokasi atau S1. Sebab pendidikan vokasi juga sangat penting untuk merangsang tumbuhnya iklim usaha dan kesempatan kerja.
Dengan pendidikan yang semakin tinggi, maka akan semakin mudah untuk membangun kesadaran baru. Khususnya kesadaran untuk memelihara lingkungan sawah (subak), tegalan (subakabian) dan hutan. Banjir dan longsor yang kini sudah secara rutin menerjang kawasan Jembrana, mengindikasikan bagaimana sudah parahnya kawasan hulu di Jembrana. Dahulu tidak pernah ada cerita tentang banjir (bandang) di Jembrana.
Kalau kita berdiri di Kantor Bupati Jembrana, terlihat dengan terang di bagian utara (hulu), rentetan perbukitan (hutan) yang hijau. Kemudian semakin ke hilir akan ada tegalan (perkebunan), dan kemudian akan muncul kehijauan persawahan. Saat ini, sawah dan subak di sana, sudah sangat kesulitan air irigasi. Hal ini juga menandakan bahwa, kawasan hutan di hulu sudah ambruk.
Hutan dan air sangat erat kaitan filosiofis, sosiologis, dan empirisnya. Jangan harap ada air, kalau tidak ada hutan. Itulah sebabnya di kawsan tengah Pulau Bali harus basah. Mulai dari Jembrana hingga ke Karangasem. Tujuannya, untuk menjamin empat danau yang ada di hulu Pulau Bali, bisa terus berisi air. Bila danau-danau itu terus surut airnya, maka Bali berada dalam zone merah.
Mungkin saja Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus segera diterapkan dengan segera di Bali. Hal itu sangat tergantung dari komitmen kepala daerah. Kalau tidak ada komitmen, janganlah berharap tentang hal-hal yang muluk tentang lingkungan dan sawah (subak) di Bali.
Mungkin Kabupaten Jembrana perlu segera melindungi sawah, tegalan, dan hutan di kawasannya. Tujuannya agar tantangan Menteri Erick Tohir bahwa Jembrana bisa berkembang menjadi lumbung pangan, bisa terwujud. Pemkab Jembrana perlu segera membuat berbagai proposal kegiatan kepada Menteri Tohir. Tentu saja agar ide dan harapannya, ketika berkunjung di Jembrana bisa segera terwujud.
