BALI TRIBUNE - Puncak peringatan HUT Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Badung ke-30 dipusatkan di Balai Banjar Petang Kelod, Kecamatan Petang, Selasa (15/5) kemarin. Acara tersebut dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Camat Petang IB. Nata Manuaba beserta tripika kecamatan, Kabag Kesra Nyoman Sujendra, dari PHDI, Ketua TP PKK Badung Ny. Seniasih Giri Prasta, Ketua Gatriwara Ny. Ayu Parwata, Istri Sekda Ny. Putu Rasniati Adi Arnawa serta para anggota WHDI Kecamatan se-Badung.  Ketua WHDI Kabupaten Badung Ny. Isyudayani Astika melaporkan, Peringatan HUT WHDI ke-30 kali ini mengusung tema, "Tingkatkan Soliditas Bersama Antar Umat Beragama Untuk Mewujudkan Kepekaan Sosial Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI". Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memeriahkan HUT WHDI Kabupaten Badung. Seperti lomba Dharma Gita Shanti (Macepat), lomba membuat Pejati, Lomba membuat Canang Sari, Lomba Tari Rejang Renteng serta Dharma Wecana Cilik.  Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menekankan, bahwa perayaan HUT WHDI Kabupaten Badung ke-30 ini dapat dijadikan momentum untuk lebih mengasah diri dan meningkatkan solidaritas guna membangun organisasi Kewanitaan di Kabupaten Badung. Menurutnya WHDI memiliki peranan  penting didalam meningkatkan kualitas  diri wanita. Organisasi WHDI bertujuan  membina umat Hindu khususnya  Wanita Hindu dalam mewujudkan wanita Hindu yang cerdas, mandiri, berbudi pekerti luhur serta ikut berperan dalam berkeluarga. "Organisasi WHDI  merupakan suatu wadah yang dibentuk untuk melihat berbagai persoalan dalam  kehidupan bermasyarakat Umat Hindu. Organisasi WHDI pada prinsipnya  ditujukan untuk menghimpun pemikiran diantara sesama anggotanya, serta mendinamiskan gerak dan aktivitas swadarma wanita Hindu di seluruh  Indonesia secara sistematis dan seras yang merupakan wujud dharma bakti sebagai umat Hindu dan warga Negara Indonesia dalam rangka pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila," terangnya.  Disamping itu Giri Prasta mengharapkan agar kepengurusan WHDI dibentuk di masing-masing Kecamatan dan Desa. Di masing-masing Desa Adat harus ada TK/PAUD yang bernuansa Hindu serta di setiap Kecamatan harus ada kelompok pembuat Kebaya yang nantinya pembeli akan diarahkan kesana dalam rangka perputaran ekonomi.