balitribune.co.id | Struktur ekonomi Bali yang pincang sudah menjadi wacana sejak 20 tahun yang lalu. Sektor pariwisata terlalu sangat dominan. Tetapi kekhawatiran demi kekawatiran, yang muncul dalam berbagai seminar, sama sekali tidak menjadi perhatian. Kenapa? Karena para pemimpin Bali berada dalam zone yang nyaman. Duit mengalir dan melimpah, dengan tidak terlalu banyak mengeluarkan keringat. Masyarakat Bali (sebagian besar) juga berada dalam zone nyaman. Mereka nyaris tidak perduli dengan lingkungan. Tidak perduli dengan sawah dan subak. Yang penting duit dan duit melimpah.
Hari Selasa (22/12) ybl, saya hadir di Jaya Sabha. Ada diskusi besar tentang Struktur Ekonomi Bali. Gubernur Koster secara sadar baru ngeh (secara resmi) tentang ketimpangan ekonomi Bali. Mungkin karena adanya serangan korona. Kalau tidak, maka agak sulit rasanya pemimpin di Bali, secara sadar berbicara (formal), tentang struktur ekonomi Bali yang pincang. Ya, karena kita semua sedang berada dalam zone nyaman.
Demikianlah kalau kita sedang kaya, maka kita sering lupa ingatan. Hanya ketika kita sedang jatuh miskin, barulah kita secara sadar untuk melakukan mulat sarire. Bali yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata, kini terjebak dalam kontraksi ekonomi yang parah. Dalam istilah Menristek Sumantri Brojonegoro, bahwa hal itu disebabkan karena “kita terlanjur menaruh semua telur yang kita miliki dalam satu keranjang”.
Sudahlah. Kita jangan terlalu cengeng. Kemiskinan tidak harus untuk ditangisi. Lalu apa ke depan? Merubah struktur ekonomi Bali, berarti kita harus membangun sektor pertanian, mengendalikan sektor pariwisata, dan harus tercermin dana yang cukup dalam APBD untuk sektor pertanian. Prof. Nyoman Rai (mantan Dekan FP Unud,) yang hadir dalam diskusi itu, menyarankan agar tercermin 5% dari APBD Bali, untuk sektor pertanian.
Hal itu sesuai dengan rekomendasi dari FGD Golkar Bali beberapa bulan sebelumnya. Sedangkan FAO menyarankan alokasi sebesar 10% untuk sektor pertanian. Kalau tidak tercermin dalam anggaran, maka percuma saja kita berbicara tentang pembangunan pertanian. Apalagi dengan tujuan untuk merubah struktur ekonomi Bali. Pak Harto membangun sektor pertanian, dan memang dicerminkan anggarannya dalam APBN. Meskipun harus dengan hutang luar negeri.
Saya agak tertegun, karena hampir semua pembicara memandang perlu adanya pengembangan industri pengolahan (produk pertanian) di Bali. Gubernur Bali Wayan Koster saya lihat sangat menggebu-gebu. Demikian pula Dr. Himawan dari Bappenas, dan Menristek Sumantri Brojonegoro. Data statistik mengatakan bahwa, industri pengolahan memang paling banyak menyerap tenaga kerja. Serapan tenaga kerja di industri (pengolahan), jauh lebih tinggi (per unit pertumbuhan ekonomi), dibandingkan dengan pariwisata dan pertanian.
Industri pengolahan atau industri hilir, memiliki daya dorong yang sangat kuat untuk membangun sektor pertanian (on farm). Ini berarti bahwa kalau kita membangun industri pengolahan hasil pertanian, maka sekaligus akan mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Pada kesempatan itu saya tidak saja berbicara tentang industri pengolahan, tetapi saya berbicara tentang pemasaran produk pertanian.
Saya memuji terbitkan Pergub No. 99 tahun 2018 tentang pemasaran hasil pertanian dan kerajinan. Pergub itu telah menjadi idola pemerhati pembangunan pertanian, sejak dua dasa warsa yl. Hanya sejak Pak Koster menjadi Gubernur, maka peraturan semacam itu bisa diterbitkan. Tetapi di forum itu saya mengritiknya, karena Pergub itu tidak jalan.
Kalau saja Pergub itu bisa jalan dengan baik, maka ia akan mendorong pembangunan pertanian di Bali. Akhirnya akan mampu merubah struktur ekonomi Bali, agar tidak terlalu didominasi oleh sektor pairiwisata. Mengapa tidak jalan? Karena sangat kuatnya cengkraman kaum kapitalis di Bali, Perusda Bali tidak memiliki dana yang cukup sebagai fasilitator, dan kelembagaan petani kita yang lemah lunglai.
Kalau memandang pembangunan pertanian sebagai pembangunan agribisnis, maka perlu memperhatikan komponen : industri hulu, on farm, industri hilir, pemasaran, dan lembaga penunjang. Bahwa on farm akan bangkit, kalau ada gerakan dari empat komponen di sekitarnya. Hal itulah yang dikerjakan di RRT, ketika mereka merubah strategi pembangunannya.
Merubah dari sistem komunal, lalu dirubah oleh kaum reformis menjadi sistem perangsang produksi. Hasilnya nyata. Kini RRT mampu memberikan makan bagi 1,4 juta penduduknya, dan menunjang pembangunan industri yang kini masuk ke industri dirgantara. Kalau tidak didukung sektor pertanian yang mapan, jangan harap akan ada pembangunan industri yang kuat.
Dalam diskusi besar di Jaya Sabha tersebut, saya tidak melihat kalangan politisi dari DPRD Bali. Betul, bahwa Pak Koster adalah juga Ketua DPD PDIP Bali. Ia bisa memberi perintah kepada fraksinya, untuk mendukung gagasan pembangunan yang lebih seimbang (harmoni) di Bali. Tetapi saya yakin bahwa bila pihak politisi legislatif bisa hadir di sana, maka mereka akan lebih menghayati. Tentang quo vadis arah transformasi struktur ekonomi Bali ke depan. Hal ini penting dalam perdebatan politik ekonomi Bali, di gedung DPRD. Setidaknya, ketua fraksinya Pak Koster di DPRD Bali, bisa ikut hadir dalam suatu diskusi besar yang sangat strategis itu.
Bagi saya, diskusi tentang kebijakan untuk merubah struktur ekonomi Bali adalah suatu hal yang sangat strategis. Sangat menentukan, masa depan Bali. Apakah ekonomi Bali akan berkelanjutan, akan sangat ditentukan oleh apakah kalangan politisi di Renon, bisa mendukungnya dengan kesadaran nurani. Kemudian dilahirkan APBD yang memihak sektor pertanian. Kalau tidak, maka marilah kita kembali untuk bersisp-siap untuk kecewa. Hingga suatu saat nanti, pulau Bali ini kehilangan petani, kehilangan sawah, kehilangan subak, dan kehilangan budayanya. Kemudian, marilah kita beramai-ramai menancapkan “bendera setengah tiang” untuk Pulau Bali.
