Bali Tribune, Negara - Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, Rapat Paripurna IV Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018/2019 DPRD Kabupaten Jembrana Selasa (19/3) akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana. Agenda Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana ini adalah Pengambilan keputusan atas Ranperda Kabupaten Jembrana.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, I Wayan Wardana yang memimpin Rapat Paripurna ini menyebutkan pada Rapat Paripurna kali ini diambil keputusan atas empat Ranperda. Keempat Ranperda itu masing-masing Ranperda Kabupaten Layak Anak yang merupakan inisiatif DPRD serta tiga ranperda usulan eksekutif yakni Ranperda Penyelenggaraaan Kearsipan, Ranperda Retribusi Tempat Rekreasi dan Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pembahasan Ranperda ini melalui dua tingkat pembicaraan yakni Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.
“Pada Rapat Paripurna ini kita menginjak pada Pembicaraan Tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda” ujar Wardana. Pihaknya memberikan kesempatan kepada Pimpinan Pansus II dan Pimpinan Pansus III untuk menyampaikan laporannya yang berisi seluruh proses dan pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan dalam rapat kerja. Ketua Pansus II, Ida Bagus Susrama mengatakan berdasarkan atas hasil pembahasan, konsultasi/kordinasi dan rapat-rapat Pansus, pihaknya sampai pada kesimpula bahwa Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.
Sedangkan I Ketut Suastika dalam laporan Pansus III mengatakan dalam proses pembahasan Ranperda Retribusi Tempat Reaksi dan Ranperda Revisi Retribusi Jasa Umum, pihaknya telah merampungkan dan mengharmonisasi terhadap saran pendapat dan pertanyaan yang tertuang dalam Pemandangan Umum Fraksi dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi melalui rapat-rapat kerja. Setelah memberikan sejumlah catatan, hasil pembahasan dan penyempurnaan masing-masing Perda yang ditanganinya, kedua Pansus pun mengusulkan kehadapan Rapat Paripurna agar Ranperda tersebut dapat disetujui menjadi Perda.
Sedangkan Bupati Jembrana, I Putu Artha dalam Pendapat Akhir Bupati menyatakan sangat beryukur atas persetujuan tersebut, “penetapan ranperda tersebut tentunya akan membawa dampak yang sangat positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jembrana” ungkapnya. Pihaknya menyatakan dapat menyetujui Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak untuk dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Jembrana. Pimpinan Rapat Paripurna, I Wayan Wardana akhirnya menyimpulkan keempat Ranperda itu dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dengan segala penyempurnaannya.
Selanjutnya Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana, I Made Sudantra membacakan SK DPRD Kabupaten Jembrana nomor 3 tahun 2019 tentang Persetujuan Ranperda menjadi Perda. Untuk penetapan keempat Perda tersebut, dilakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Ranperda antara Bupati Jembrana dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Jembrana oleh Bupati Artha dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, I Wayan Wardana serta penyerahan berita acara Pesetujuan Bersama Ranperda dan Keputusan DPRD. (pam/ksm)
wartawan
Agus Mahendra
Category
