BALI TRIBUNE - Gubernur Bali Wayan Koster menerima Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X Dr. Ir. Djoko Udjianto di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (1/11) malam. Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan rasa gembiranya bisa bertemu dengan koleganya semasa menjabat anggota DPR RI. Koster mengatakan dirinya banyak belajar selama menjadi anggota Komisi yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga, perpustakaan, dan pariwisata selama tiga periode tersebut. Itu sebabnya Ia berharap dengan menjadi Gubernur dirinya bisa mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatnya sekaligus mendapat dukungan dari pemerintah pusat yang difasilitasi oleh para anggota DPR di Komisi X. Salah satu program yang diharapkannya mendapat dukungan Komisi X adalah program wajib belajar 12 tahun. Menurutnya hal ini mungkin terwujud karena 85 persen warga Bali sudah lulusan SMA, artinya tinggal 15 persen lagi yang perlu dikejar untuk menyelesaikan pendidikan 12 tahun. “Sudah kami susun petanya dimana daerah yang sudah mendekati dan daerah mana yang harus kita dorong,” ujarnya. Pihaknya juga akan menyusun peraturan serta menyiapkan sarana dan prasarana termasuk tenaga pengajar untuk mewujudkan hal ini. Selain di bidang pendidikan, Gubernur Koster juga menyampaikan beberapa rencana kerjanya untuk menata sektor pariwisata dan budaya di Bali. Ketua Komisi X Djoko Udjianto menyampaikan kunjungan kerja kali ini memang bertujuan untuk menggali dan menyerap aspirasi di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi X. Oleh karena itu semua masukan yang diterima dalam pertemuan ini akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi X. Selain bertemu dengan Gubernur dan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, budaya, perpustakaan, pemuda dan pariwisata, Komisi X juga melakukan kunjungan ke beberapa tempat seperti Monkey Forest, Museum Rudana dan Taman Safari. Ketua Komisi X Djoko Udjianto menyampaikan rasa kagumnya terhadap destinasi wisata tersebut yang mampu menunjang target kunjungan wisatawan pemerintah namun sekaligus mengingatkan agar pemerintah perlu mengantisipasi persoalan kemacetan, parkir dan keamanan di destinasi wisata tersebut.
