Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ribuan Pemegang KIS Terancam Tidak Bisa Berobat

Bali Tribune/Ketua DPRD Buleleng,Gede Supriatna (baju putih) datangi RSUD Buleleng setelah mengetahui ratusan ribu peserta KIS-PBI di-nonaktifkan

balitribune.co.id | Singaraja - Seolah lempar handuk,Pemkab Buleleng melalui Dinas Sosial Buleleng menonaktifkan ratusan ribu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan khusus pada iuran kelas III yang menjadi tanggungan pemerintah untuk kepesertaan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Hal itu merupakan imbas atas kenaikan iuran BPJS yang mencapai 44 persen per 1 Januari 2020.Dalam catatan Dinas Sosial Buleleng, sebanyak 134.691 jiwa pemegang KIS tak lagi bisa digunakan.

Penonaktifan KIS sebanyak 134.691 jiwa dari total 317.244 jiwa pemegang KIS ini, lantaran anggaran Pemkab Buleleng tahun 2020 tak mampu  mengcover sebanyak 317.244 jiwa setelah  iuran PBI naik sebesar Rp 42 ribu dari sebelumnya Rp 23 ribu. Dengan demikian,warga miskin yang terakomodasi hanya sebanyak  182.553 jiwa.

Kepala Dinsos Buleleng, Gede Sandhiyasa membenarkan terjadinya penonaktifan BPJS Kesehatan ratusan ribu warga Buleleng.

Menurutnya, pembiayaan KIS-PBI pada tahun 2019 lalu dilakukan melalui sharing dengan Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng total Rp 87 miliar.Namun.adanya kenaikan iuran ditahun ini menyebabkan anggaran naik menjadi  Rp 92 miliar. Hanya saja,kata Sandhiyasa,anggaran sebesar itu belum mampu mencover keseluruhan peserta KIS-PBI.

Tidak semua pemegang KIS-PBI yang di non aktifkan warga yang masih tercatat aktif.Namun ada diantaranya tercatat telah meninggal dunia, pindah domisili, tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).Sehingga akumulasi angka tersisa sebanyak 182.533 jiwa.

"Yang sudah tereleminasi kartu KIS-nya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berobat. Kami sudah menerima keluhan itu. Namun kita sedang  mencari solusi,diantaranya bersurat beserta data by name by adress data yang dinonaktifkan KIS PBI-nya ke masing-masing camat agar diteruskan ke perbekel dan lurah dan sampai ke masyarakat," ungkap Sandhiyasa.

Hanya saja untuk kepentingan validasi data,Sandhiyasa mengaku tetap mendata kembali warga masyarakat yang tereliminasi.

Mengetahui adanya kasus tersebut, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna turun langsung ke  RSUD Buleleng,Jumat (3/1).Politisi PDIP ini mengaku mendengar keluhan pasien RSUD Buleleng yang menggunakan fasilitas KIS PBI,tidak bisa digunakan dan segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. "Ini akibat tarif iuran BPJS Kesehatan naik. Jadi anggaran pemerintah tidak mampu mencover keseluruhan peserta karena berkurang sebanyak Rp 35 miliar.Kita akan bahas nanti untuk mendapatkan solusinya,"kata pria yang akrab disapa Supit ini.

Sejumlah solusi yang ditawarkan diantaranya dengan membuat MoU bersama BPJS Kesehatan, agar pasien-pasien yang telah dinonaktifkan ini bisa tetap dilayani di rumah sakit. Sedangkan, sisa kenaikan iurannya akan dibayar di anggaran perubahan.

Tak hanya itu,Supit menantang Bupati untuk memberikan jaminan bagi 134 ribu peserta PBI yang dinonaktifkan dapat  dicover dengan jaminan kesehatan daerah seperti JKBM. "Berapa warga yang sakit, klaimnya nanti dibayar pada akhir tahun. Itu beberapa kemungkinan solusi yang akan dilakukan. Tapi yang jelas semua kemungkinan akan kami bahas, bersama instansi terkait,"ucapnya.

Sedangkan Dirut RSUD Bueleleng,dr.Gede Witana membenarkan akibat dinon aktifkan kepada ratusan ribu peserta KIS-PBI berdampak pada status pasien.Ia pun mengaku tak berdaya karena hanya memberikan pelayanan kesehatan.

"Jika masih aktif kami bebaskan biayanya.Namun tercatat non aktif dengan terpaksa masuk pasien umum,"tandasnya.

Setelah pembiayaan jaminan kesehatan itu dihentikan pemerintah dampaknya mulai terasa.Salah satunya pasien RSUD Buleleng asal Banjar Dinas Sema,Desa Bungkulan,Kecamatan Sawan bernama Komang Suriya Dewi (24). Pasien dengan keluhan kanker payu dara ini terpaksa angkat kaki dari rumah sakit setelah KIS-PBI nya diketahui non aktif.

"Terpaksa kami bawa pulang dulu pasien (Suriya Dewi) karena memang tidak mampu.Dan berharap segera dicarikan solusi agar pasien miskin bisa berobat lagi.Kami juga berharap agar  pemerintah memberi informasi soal penonaktifkan (KIS-PBI)  tersebut kepada masyrakat,"ucap Kadek Bendesa yang masih kerabat Suriya Dewi.

wartawan
Khairil Anwar
Category

Kapal Pesiar Keliling Danau Batur Hanya Berkapasitas 65 Orang

balitribune.co.id | Bangli - Komisi II DPRD Bangli menggelar rapat kerja dengan Perseroda BMB, Kamis (9/10). Agenda utama yang dibahas dalam raker terkait keresahan masyarakat atas MoU yang telah ditandatangani Perseroda BMB dengan PT. GMS Invest International Korea dalam pengembangan pariwisata Danau Batur yang salah satunya akan mengoperasikan kapal pesiar. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Program Fasilitas Modal Tanpa Bunga Lancarkan Keberangkatan PMI dam PPLN Jembrana

balitribune.co.id | Negara - Pemerintah Kabupaten Jembrana terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program inovatif fasilitasi permodalan tanpa bunga bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Pelaut Luar Negeri (PPLN). Program ini salah satu program unggulan Kembang – Ipat.

Baca Selengkapnya icon click

OJK Provinsi Bali Luncurkan Modul Ajar Literasi Keuangan

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Provinsi Bali, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ekonomi Provinsi Bali meluncurkan Modul Ajar Literasi Keuangan Tingkat SMA/MA di Provinsi Bali bertempat di Ruang Uluwatu, Kantor OJK Provinsi Bali, Selasa (7/10).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bapenda Badung Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Berbagai Strategi Inovatif

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung melaksanakan sejumlah strategi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Upaya yang dilakukan secara masif dan terstruktur ini menunjukkan hasil yang signifikan. Di mana capaian per September 2025 telah melampaui realisasi periode yang sama pada tahun 2024, dengan kenaikan mencapai 10%.

Baca Selengkapnya icon click

Kamtibmas di Denpasar Terkendali, Tim Gabungan Terus Gelar Patroli

balitribune.co.id | Denpasar – Upaya menjaga keamanan dan kenyamanan warga terus dilakukan Pemerintah Kota Denpasar bersama unsur aparat. Pada Selasa (7/10) malam, Tim Gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Denpasar, TNI, Polri, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar kembali melaksanakan patroli malam di sejumlah titik rawan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.