BALI TRIBUNE -  Dianggap melanggar sempadan pantai, sebuah tempat penggaraman milik salah seorang petani garam di Pantai Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, dibongkar paksa oleh tim gabungan Satpol PP Kabupaten  Karangasem dan Provinsi Bali, Senin (10/12). Sebelum dilakukan pembongkaran paksa, Kasatpol PP Kabupaten, Karangasem, I Ketut Wage Saputra membacakan keputusan untuk pembongkarana paksa  tersebut. Kendati pemilik tempat sempat protes, namun pembongkaran paksa itu tetap dilakukan tim gabungan. Dengan menggunakan palu martil ukuran besar, puluhan anggta Satpol PP menghancurkan tempat penggaraman milik I Nengah Soma tersebut. Pembongkaran paksa tersebut mendapat perhatian warga dan sejumlah kalangan, mengingat tempat penggaraman tradisional tersebut adalah satu-satunya yang tersisa setelah puluhan petani garam di Pantai Amed tidak lagi membuat garam. Pantai Amed memang terkenal dengan hasil dan kualitas garamnya, bahkan garam tradisional produksi petanai di pantai ini banyak diborong oleh wisatawan mancanegara dan domestik karena rasanya yang terkenal sangat gurih. Namun garam khas Amed ini kemungkinan akan sulit ditemui setelah tempat penggaraman terakhir yang tersisa milik I Nengah Soma ini dihancurkan karena dianggap melanggar sempadan pantai. Sedangkan untuk membuat atau memproduksi garam, memang harus dilakukan di pantai untuk mendapatkan terik atau panas matahari langsung.  “Saya pasrah pak, tapi jangan tempat membuat garam saya saja yang dibongkar, kafé dan restoran yang melanggar sempadan pantai juga harus dibongkar biar adil,” ujarnya sembari menunjuk sejumlah kafé dan restoran yang bangunannya justru lebih parah melanggar sempadan pantai. Nengah Soma mengaku tak habis pikir, kenapa justru tempat pembuatan garam miliknya itu yang dibongkar, padahal justru tempat penggaraman miliknya itu yang banyak menarik kunjungan wisatawan asing, yang ingin melihat langsung bagaimana garam itu dibuat. “Yang tersisa ya cuman tempat membuat garam saya ini saja, yang lainnya sudah tidak ada lagi. Saya ini hanya melestarikan kearifan lokal dan budaya masyarakat Amed yang terkenal dengan hasil garamnya,” ungkapnya lesu. Sementara itu, Kabid Trantib Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, kepada wartawan menegaskan jika tempat membuat garam milik yang bersangkutan tersebut memang melanggar sempadan pantai. Selain itu, lanjut dia, bangunan beton tempat landasan bilah batang kelapa untuk membuat garam itu termasuk bangunan permanen sehingga dianggap sudah melanggar sempadan pantai. “Itu jelas melanggar sempadan pantai, selain itu memang sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang mengeluhkan tempat pemuatan garam tersebut,” tegasnya.  Lantas bagaimana dengan bangunan hotel, restoran, kafé dan lainnya yang melanggar sempadan pantai, seperti di Candidasa. Menurutnya itu kasusnya berbeda, ditegaskannya bangunan di Candidasa itu eksisting atau sudah ada dan terjadi abrasi sehingga mengakibatkan pantai menjadi dekat dengan bangunan yang ada.