BALI TRIBUNE - Sejumlah anggota DPRD Badung gerah dengan sikap pemerintah lantaran sejumlah proposal yang difasilitasinya belum cair. Wakil rakyat ini pun minta pemerintah dalam hal ini eksekutif Badung tidak pilih kasih dalam mencairkan bantuan untuk masyarakat. “Kalau proposal dan persyaratan administrasi sudah lengkap tolong dong hibah segera dicairkan,” pinta Ketua Komisi I DPRD Badug I Nyoman Suyasa, Senin (9/7). Menurutnya pencairan hibah saat ini sangat pelik walaupun Dewan dan eksekutif selalu bicara komitmen. Walau secara administrasi sudah lengkap, ujarnya, hingga kini tetap saja tidak cair. Dia pun sangat menyayangkan karena hibah yang difasilitasi Dewan tujuannya sama yakni kepentingan masyarakat. “Ini semua untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya bernada agak tinggi. Untuk itulah, Suyasa meminta Sekda segera mencairkan hibah sebelum membahas RAPBD Perubahan dan RAPBD induk 2019. Jika tetap tak bisa cair, Suyasa pun meminta dana hibah bisa dirasionalisasi. “Pokoknya, kami minta sebelum penetapan APBD Perubahan semua hibah di induk sudah cair,” tegas politisi Golkar asal Penarungan ini. Keluhan serupa juga dilontarkan anggota Komisi II Nyoman Mesir. Dia merasakan seperti ada anak tiri dalam hal pencairan hibah ini. Jika disalurkan oleh warna tertentu, hibah cair dengan gampangnya. Namun jika disalurkan oleh warna lainnya, hibah sangat sulit untuk cair. Karena sama dengan hibah yang dicairkan eksekutif untuk kepentingan masyarakat, tegasnya, hal ini tak boleh terjadi. “Sepanjang secara administratif lengkap, harus segera dicairkan. Kami tidak ingin ada kesan seperti anak tiri,” tegas anggota Dewan dari Kuta Selatan tersebut. Di bagian lain, Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata menegaskan, hibah yang sudah masuk dalam APBD wajib untuk segera dicairkan. “Hibah ini kan sudah masuk APBD, mestinya bisa dicairkan,” tegasnya. Ketua DPRD Badung Putu Parwata menilai, hibah yang disalurkan Dewan semua digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Untuk itu, dia minta TAPD Badung peka dan langsung memberikan tanggapan. “Semuanya untuk masyarakat baik yang disalurkan eksekutif maupun legislatif,” katanya. Sementara Ketua TAPD Badung Wayan Adi Arnawa berjanji segera menelusuri di mana letak tersumbatnya hibah ini sehingga tak kunjung cair. “Kami akan berkoordinasi dengan Bupati sehingga bisa segera dicairkan,” katanya.
