Bali Tribune, Singaraja - Polemik keberadaan bandar udara internasional Bali Utara masih terus berlangsung.Setelah kedatangan sejumlah pensiunan jendral,kali ini lokasi rencana bandara di Desa/Kecamatan Kubutambahan kembali didatangi orang penting.Tidak tanggung-tanggung,Lenis Kagoya,Staf Khusus Presiden RI meluangkan waktu untuk melihat rencana lokasi bandara diareal daratan Desa Kubutambahan.
Lenis Kogoya datang ke Kubutambahan setelah pihak Desa Pakraman Kubutambahan mendesak Presiden segera menurunkan izin penetapan lokasi (penlok) bandara.Desakan itu dilakukan lewat sepucuk surat yang dilayangkan kepada presiden beberapa waktu lalu.Pihak Desa Pakraman Kubutambahan berharap turunnya penlok akan mengakhiri polemik lokasi bandara didarat atau dilaut yang tidak berkesudahan.
Dilokasi yang saat ini dikenal dengan sebutan bukit teletubis,Kogoya mengisyaratkan akan segera membicarakan persoalan bandara Bali utara dengan presiden maupun Menteri Perhubungan (Menhub).Bahkan Kogoya akan meminta ke Menhub untuk segera turun menyelesaikan persoalan sehingga izin penlok segera diterbitkan.”Pekan depan saya akan lakukan pertemuan di Istana Negara dengan melibatkan pemerintah setempat,perwakilan desa adat serta dari Kementrian Perhubungan.Bersama kita putuskan,sebelum Pilpres, peletekan batu pertama sudah dimulai,”katanya,Kamis (21/2).
Selain itu,Kogoya mengaku surprise atas keinginan masyarakat untuk membangun bandara diatas lahan milik adat seluas 370 hektar.Hal itu menurutnya,merupakan pertanda baik bagi pemerintah daerah maupun pusat.Pasalnya,kata Kogoya,disejumlah tempat tak jarang terjadi konflik antara pemerintah dan kepentingan adat soal pembebasan lahan.”Ini sejarah baru agar semua provinsi belajar dari Kubutambahan.Ini contoh bagus,”puji Kogoya.
Jika bandara Bali Utara terealisir,Kogoya mengatakan,bandara tersebut akan menjadi bandara paling cantik karena terintergrasi dengan keindahan alamnya yang cukup mempesona.”Seandainya bandara ini terwujud,Buleleng akan terkenal hingga ke mancanegara.Saya pastikan dalam waktu dekat akan koordinasi dengan Menhub dan Presiden,”janjinya.
Sementara itu, Kelian Desa Pakraman Kubutambahan Jero Pasek Ketut Warkadea,membenarkan pihaknya telah bersurat kepada presiden.Suratnya berisi desakan agar izin penlok segera diterbitkan oleh pemerintah untuk menghindari polemik dan kesan politisasi sejumlah pihak.”Ya benar,isi suratnya mendesak ke presiden agar izin penlok segera diterbitkan.Bila perlu sebelum pilpres berlangsung dan ini akan menjadi nilai positif untuk Jokowi,”ucapnya.
Mestinya pasca kedatangan Menhub RI beberapa waktu lalu,izin penlok seharusnya sudah turun.Saat itu,menurut Warkadea,secara kasat mata sudah tidak ada kendala berarti dibawah sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk tidak menerbitkan penlok didarat.”Untuk memprecepat kesejahteraan masyarakat mestinya pemerintah bertindak cepat.Adanya bandara pasti rakyat sekitar akan sejahtera karena ada kegiatan ekonomi ditempat itu.Saya berharap bulan Maret ini izin penlok itu sudah turun,”tutup Warkadea.(War)
