Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sektor Pertanian Dihadapkan Berbagai Ancaman

pertanian
Bali Tribune / TANTANGAN - Sektor pertanian di Kabupaten Jembrana kini dihadapkan dengan berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan di masa depan

balitribune.co.id | Negara - Kendati mayoritas penduduknya bergerak di bidang agraris, namun sektor pertanian kini menghadapi tekanan berat dari berbagai tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan pangan daerah. Sektor pertanian di Kabupaten Jembrana pun kini menjadi sorotan. Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna  menyoroti sejumlah isu krusial tekanan berat dan tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan pangan daerah.

Persoalan yang terjadi, dikatakannya menuntut langkah strategis dan terkoordinasi dari seluruh pihak demi masa depan sektor vital ini. Wabup Ipat dengan tegas menyoroti alih fungsi lahan pertanian sebagai ancaman nyata terhadap keberlanjutan sektor pertanian di Jembrana. Fenomena lahan subur berubah menjadi permukiman atau fungsi non-pertanian lainnya, dinilai sebagai ancaman serius bagi ketersediaan pangan lokal di masa depan.

Ia menyatakan masalah alih fungsi lahan bukan hanya soal pertanian, tetapi juga terkait erat dengan penegakan regulasi tata ruang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) dalam menjaga tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Pihaknya pun kembali menegaskan komitmen untuk tidak berkompromi dengan praktik-praktik alih fungsi lahan ilegal khususnya lahan sawah produktif yang merugikan dan mengancam keberlanjutan masa depan sektor pertanian.

“Jika memang sawah tidak boleh dialihfungsikan, jangan coba-coba bermain-main. Ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Sekali lahan pertanian berubah fungsi maka sangat sulit untuk dikembalikan," ujarnya.

Selain masalah alih fungsi lahan, kesulitan distribusi air ke lahan pertanian juga menjadi sorotan utama. Wabup Ipat menyebut perlunya langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan suplai air irigasi, salah satunya pengerukan sedimen di bendung yang banyak mengalami pendangkalan. Pendangkalan bendung ini menghambat aliran air dan mengurangi kapasitas tampung bendung yang vital untuk irigasi ke kawasan persawahan subak.

Kendati pemanfaatan sumur bor penting sebagai solusi jangka pendek dan menengah, namun ia menekankan urgensi beralih ke pompa air bertenaga listrik dan tenaga surya untuk efisiensi biaya operasional. Pompa bertenaga disel selama ini memakan biaya bahan bakar yang tinggi, sehingga membebani petani.  Transisi menuju energi terbarukan ini dianggap sebagai langkah maju menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan ekonomis.

Minimnya minat generasi muda terhadap pertanian juga menjadi tantangan jangka panjang yang serius. Sektor ini dianggap tidak menjanjikan dan kurang modern, sehingga kurang diminati oleh kaum muda. Wabup Ipat menyebut perlu adanya iklim kondusif dan program pelatihan berbasis teknologi untuk menarik minat kaum muda agar terjun ke dunia pertanian. "Transformasi menuju smart farming harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Menurutnya diiperlukan upaya untuk membawa sektor pertanian ke era modern melalui pemanfaatan teknologi, seperti sensor tanah, irigasi presisi, penggunaan drone, dan aplikasi pertanian digital. Diharapkan, smart farming tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuat pertanian lebih menarik dan efisien bagi generasi milenial dan Gen Z. “Digitalisasi pertanian bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan," paparnya.

Sebagai langkah strategis untuk mendukung petani, pihaknya juga menyampaikan inisiatif pemerintah di tahun 2025. Pemerintah daerah menghidupkan kembali skema dana talangan kepada KUD (Koperasi Unit Desa). Melalui skema ini, KUD diharapkan dapat membeli gabah langsung dari petani dengan harga yang stabil, kemudian mengolahnya menjadi beras. Beras KUD ini kemudian didistribusikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghadapi tantangan yang membayangi untuk menstabilkan harga gabah di tingkat petani, tetapi juga untuk menciptakan pasar yang pasti bagi produk pertanian lokal, sekaligus mendorong kemandirian pangan khususnya di lingkungan ASN Jembrana. "Meski kualitas beras belum sempurna, yang penting kita telah membantu petani dan menjaga harga gabah tetap stabil," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata Buka GETASAKA 2026 di Panggung Karangasem Akhir Pekan

balitribune.co.id | Amlapura - Panggung Karangasem Akhir Pekan pada Sabtu (11/7/2026) malam tampak semarak dengan pementasan berbagai kesenian menarik yang merupakan kreastifitas dari anak-anak Karangasem.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.