balitribune.co.id | Mangupura - Maraknya perselisihan antara perusahaan dan pekerja selama pandemi Covid-19 menjadi catatan serius kalangan DPRD Badung. Dewan pun berharap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan yang tengah digodok Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung bisa menjadi solusi dalam penanganan perselisihan antar perusahaan dan pekerja di Gumi Keris.

“Tujuan adanya Perda ini untuk  melindungi pemerintah, perusahaan dan karyawan atau masyarakat.  Harapan kami Perda  ini berguna dan  tidak ada yang dirugikan," ungkap Ketua Pansus  I Made Suwardana pada rapat koordinasi pansus dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Bagian Hukum Pemkab Badung, Selasa (10/5).

Turut hadir Wakil Ketua Pansus I Made Retha, Sekretaris Pansus IGA Agung Inda Trimafo Yudha, dan sejumlah anggota Pansus, diantaranya Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, I Wayan Edi Sanjaya, Ni Luh Gede Sri Mediastuti, Ni Ketut Suweni, Ni Komang Tri Ani, dan I Gusti Ngurah Shaskara.

Sementara anggota Pansus  IGA Agung Inda Trimafo Yudha juga menyoroti maraknya perselisihan perusahaan dan pekerja selama pandemi ini. Menurutnya pemerintah harus bisa menengahi konflik ini agar tidak ada yang dirugikan.

 “Kami dari perwakilan rakyat, apakah Ranperda ini mempermudah menyelesaikan masalah dan sudah mengcover kedua belah pihak? Selain itu solusinya apa,” katanya.

Menangani hal itu Kepala Disperinaker Badung IB Oka Dirga mengakui kasus perselisihan antara perusahaan dan pekerja cukup tinggi belakangan ini. Pihaknya pun mengaku sudah mengambil langkah-langkah. Dimana dalam kondisi saat ini ketika ada permasalahan antara pengusaha dan pekerja dalam upaya menyelesaikan harus dengan aturan yakni diselesaikan dengan Bipartit untuk melakukan mediasi dan menjadi solusi kedua belah pihak.

“Kalau dalam Perda ini sudah diatur tetapi secara mengkhusus penyelesaiannya juga sudah diatur dalam Peraturan dari Kementerian,” ujarnya.

Dikatakan pengaduan atau kasus yang masuk ke Disperinaker tergolong tinggi. Yakni sampai Desember 2021 terdapat 54 kasus. Di antaranya perselisihan hak sebanyak 27 kasus, perselisihan kepentingan 4 kasus, dan perselisihan PHK 23 kasus. Untuk tahun 2022, lebih sering menangani mediasi. Selama 2 bulan dari Januari-Februari  sudah ada 13 kasus yang mengajukan mediasi dengan jenis perselisihan hak 12 kasus dan perselisihan PHK 1 kasus.

"Pengaduan saat ini cukup banyak dan kita upayakan cara mediasi," jelasnya.
Untuk menengahi perselisihan ini Disperinaker Badung telah memiliki 7 orang mediator. “Dari jumlah kasus, dominan kita bisa selesaikan," pungkasnya.