Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sempat Tertunda, Ranperda PLPPB Disahkan Menjadi Perda

Bali Tribune/ PENGESAHAN - Bupati I Made Mahayastra dan Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta pengesahan Ranperda PLPPB
Balitribune.co.id | Gianyar - Setelah sempat tertunda, Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (PLPPB) akhirnya disahkan, Senin (18/5) kemarin. Perda ini pun diharapkan dapat menekan alih fungsi lahan pertanian di  bumi seni yang selama ini terus menyusut setiap tahunnya. Pengesahan Ranperda ini melalui sidang paripurna DPRD GIanyar dan dihadiri Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Wabup AA Gde Mayun, Sekda Gianyar, Madr Gde Wisnu Wijaya serta OPD terkait. Hadir pula enam Akademi UNUD yang ahli dibidang pertanian.
 
Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Anom Masta membacakan pendapat akhir DPRD Gianyar menyebutkan perlindungan lahan pertanian berfungsi sebagai ketahanan pangan dengan memelihara seluruh aspek pendukung lahan pertanian. Dikatakan Anom Masta salah satu faktor berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan. "Alih fungsi lahan bukan terjadi di Gianyar saja, namun di seluruh Bali, ini akibat perkembangan perekonomian, pariwisata termasuk perumahan," jelas Anom Masta.
 
Dikatakannya dalam 10 tahun ini, di Gianyar terjadi alih fungsi lahan mencapai 2.745 hektar. Dengan Ranperda tersebut, maka pemerintah ikut mengontrol alih fungsi lahan dan memelihara daya dukung lahan. "Juga sebagai perlindungan lahan pertanian, mengingat masyarakat Bali dengan karakter dasar agraris. Selain melindungi lahan pertanian, maka dipastikan kehidupan warga yang bergelut di bidang pertanian terlindungi dan terjamin masa depannya.
 
Bupati Mahayastra dalam sambutannya menyebutkan Gianyar memilikimu lahan pertanian 15.526 ha di Tahun 2014. Dan di tahun 2018 lahan ini menjadi 13.690 ha. "Dalam selang 4 tahub terjadi alih fungsi 1.836 ha, atau rata-rata 459 per tahun," jelas Mahayastra. Diakui Mahayastra, alih fungsi ini akibat pariwisata, perumahan dan industri. Walau demikian, alih fungsi untuk sektor pariwisata terjadi di Bali. Sehingga pariwisata juga memberi dampak positif bagi perekonomian Gianyar, dengan meningkatnya PAD, tersedianya lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
 
Dengan disahkannya Raperda Perlindungan Lahan Perlindungan Berkelanjutan, Bupati Mahayastra berjanji menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas pembangunan. Bahkan untuk selanjutnya, visi pembangunan lima tahun ke depan, adalah 'Membangun Pertanian yang Produktif, Efisien dan Mandiri'. Sejalan denga  visi tersebut fokus perhatiannya adalah peningkatan produksi pertanian, peternakan, pengembangan SDM pertanian. Kedua menurunkan biaya pertanian dan subdisi dan Ketiga pengembangan sebelum dan pasca panen. 
 
Ditambahkan Mahayastra, persoalan pemasaran juga akan diperhatikan Pemkab Gianyar, sehingga masyarakat petani mendapat manfaat ekonomi. “Kita benahi, lahan pertanian kita (Gianyar) luas, kita manfaatkan teknologi, SDM yang unggul dan bersinergi dengan pariwisata,” tutup Mahayastra.  
wartawan
Nyoman Astana
Category

Terkait Polemik Videotron, Dewan Minta Pemerintah Tak Persulit Warga Lokal Berinvestasi di Bangli

balitribune.co.id | Bangli - Polemik pembangunan videotron di pertigaan Penelokan, Kintamani  mengundang reaksi kalangan DPRD Bangli. Anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa mengatakan sejatinya pada prinsipnya  nafas pembangunan di Bangli yakni  prioritas utamanya buat orang Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Jaya Negara Hadiri Puncak Karya Pelebon I Gusti Ayu Badri

balitribune.co.id | Denpasar - Puncak Karya Pelebon I Gusti Ayu Badri, istri Gubernur Bali periode 1978-1988, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, sekaligus ibunda Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, berlangsung khidmat pada Redite Pon Wuku Prangbakat, Minggu (13/9/2026). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.