BALI TRIBUNE - Mengatasi semakin bertambahnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kategori kurang dan tidak sehat, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya untuk para ketua LPD melalui sertifikasi kompetensi. Bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Jakarta, Lembaga Pemberdayaan (LP) LPD Provinsi Bali serta Badan Kerjasama (BKS) LPD Bali memberikan pelatihan kompetensi untuk 30 orang kepala LPD pada angkatan pertama, Senin (6/8). Ketua BKS-LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan, menargetkan sekitar 800 kepala LPD yang disertifikasi dengan ketentuan memiliki aset di atas Rp1 miliar. Pelatihan sertifikasi kompetensi ini sangat penting dilakukan guna meningkatkan kredibelitas LPD. "Masyarakat memang yang memiliki LPD, namun kredibelitas LPD sangat diperlukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat melalui peningkatan SDM. Selain itu kegiatan ini juga kami selenggarakan sebagai upaya menyikapi persaingan lembaga keuangan kedepan," beber Cendikiawan. Dikatakannya, untuk LPD yang kurang sehat pihaknya sudah melakukan beberapa upaya. "Salah satunya adalah dengan cara melakukan pembinaan kepada sumber daya dari LPD tersebut, karena dari faktor utama yang menyebabkan LPD tidak sehat ini adalah faktor internal, salah satunya adalah SDM," katanya. Selain melakukan pembinaan, upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas LPD adalah dengan melakukan pelatihan, sehingga kualitas SDM yang dimiliki LPD mampu bersaing dalam era digital seperti saat ini.  Karo Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Nengah Laba, mengatakan dengan diadakannya sertifikasi ini diharapkan mampu membawa LPD menjadi lebih maju. “Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi saat ini, tentunya SDM LPD membutuhkan pengembangan agar mampu mengikuti perubahan,” jelasnya. Sementara itu, Kepala LP-LPD Provinsi Bali I Nyoman Arnaya, mengatakan pelatihan tersebut menggunakan 5 modul dengan materi diantaranya, penerapan manajeman SDM, penerapan sistem administrasi LPD, penerapan pengelola keuangan dan kinerja LPD, manajemen resiko serta menyusun rencana kerja dan rencana anggaran LPD. Adapun sumber dana yang digunakan merupakan dana pemberdayaan yang disetorkan oleh LPD setiap tahunnya. "Dalam hal ini kita sudah memiliki standar khusus untuk LPD dan telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja Jakarta. Peraturan sudah ada, dan kita laksanakan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017," terang Arnaya. Secara umum kinerja LPD di Bali termasuk dalam kondisi sehat. Dari total 1.433 unit LPD yang ada di Bali, 98 persen diantaranya termasuk dalam kondisi sehat. Sementara hanya 2 persen atau sebanyak 28 unit LPD yang dinyatakan kurang sehat. Disebutkan Arnaya, selama semester I tahun 2018, LPD di Bali mengalami peningkatan kinerja sebesar 30 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 lalu. Selama semester I tahun 2018, total jumlah aset yang dimiliki LPD di seluruh Bali mencapai Rp 19,5 triliun dan besaran kredit yang disalurkan LPD yang ada di Bali mencapai Rp 15 triliun dengan berbagai macam sektor pembiayaan. "Sedangkan untuk jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh LPD di Bali selama semester I tahun 2018 mencapai Rp4,5 triliun," sebut Arnaya. Dengan jumlah tersebut, kata Arnaya LPD di Bali mengalami kelebihan dana. "Saat ini LPD di Bali mengalami kelebihan dana, karena krama desa sebagai nasabah saat ini lebih suka menyimpan dananya sebagai dana cadangan," cetusnya.