BALI TRIBUNE - Mengantisipasi terjadinya kondisi terburuk letusan Gunung Agung, Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi bersama sejumlah anggota, Selasa (3/10), melakukan sidak ke sejumlah Posko Pengungsian yang ada di Karagasem. Yang menjadi sasaran sidak yakni Posko Pengungsian di Lapangan Gajah Wea, Kecamatan Abang, dan Posko Pengungsian di SD Negeri 4 Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Karangasem.
Di Posko Lapangan Gajah Wea, anggota dewan mengecek ketersediaan logistik untuk para pengungsi, dan berdialog dengan Camat Abang I Gusti Made Darsana beserta petugas dan relawan di posko pengungsian. Kepada wartawan, Nengah Sumardi menegaskan perlunya pihak eksekutif menjalin komunikasi dengan DPRD Karangasem, mengingat sejak status Gunung Agung ditingkatkan dari waspada ke siaga hingga ke level IV atau status awas, DPRD Karangasem belum pernah diajak berkoordinasi terkait penanggulangan bencana termasuk masalah pengungsi. “Sampai saat ini belum ada koordinasi antara pihak eksekutif dengan kami di dewan,” sebut Nengah Sumardi.
Selain itu pihaknya juga mendesak agar Pemkab Karangasem segera menyusun perencanaan yang bersifat detail untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari aktivitas vulkanik Gunung Agung. “Sejauh ini dalam hal perencanan kami di dewan belum dilibatkan! Kita harapkan sekarang ada koordinasi yang lebih inten sehingga perencanaan kesiapsiagaan bisa terakomodir maksimal pada APBD Perubahan ini,” tandasnya.
Diakuinya, sementara ini lembaganya baru menerima usulan draf kebijakan umum anggaran. Sedangkan untuk proses perubahan anggaran, dewan dalam posisi menunggu. Untuk itu menyikapi kondisi terkini Kabupaten Karangasem, pihaknya mendorong proses anggaran perubahan bisa segera diajukan. Ini ditegaskannya menyusul protes dari sejumlah anggota Dewan yang mengaku nyaris tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi penanggulangan kebencanaan Gunung Agung ini. Protes salah satunya datang dari Ketua Komisi I, I Gede Bendesa Mulyawan. Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini menyebut jika Pemerintah Daerah termasuk Camat Abang seakan bergerak sendiri padahal penanganan kebencanaan perlu dikoordinasikan dengan semua elemen termasuk Dewan. “Kalau sejak awal kita sudah dilibatkan, kan dalam pembahasan nanti bisa cepat,’’ lontarnya.
Camat Abang I Gusti Made Darsana mengakui selama ini koordinasi dengan DPRD secara khusus memang belum terlaksana. Bukan karena kesengajaan tapi lebih pada situasi yang saat itu panik. “Untuk yang itu kami mohon maaf. Yang pasti dalam kesiapsiagaan kita bekerja secara optimal,’’ ucapnya.
Untuk diketahui Posko Pengungsi Lapangan Gajah Wea menampung pengungsi dari wilayah Batudawa dan Muntig, Kubu dengan jumlah total penngungsi mencapai 683 jiwa.
