BALI TRIBUNE - Pembahasan Ranperda Pemkab bersama dengan DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna, membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017. Paripurna itu dilaksanakan di Gedung Sabha Nawa Natya DPRD Klungkung, Senin (16/7).  Sidang Paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Wayan Baru diawali dengan penjelasan kepala daerah (bupati) yang saat itu diwakili Wabup Made Kasta, mengenai ranperda pertangungjawaban tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pemandangan umum dari masing-masing Fraksi DPRD Klungkung. Pandangan umum yang dibawakan  Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Luh Andriani menyebutkan, setiap tahun selalu ada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Di antaranya beberapa ruas jalan di Klungkung masih belum layak digunakan secara aman dan nyaman. Sebulan kebututuhan pokok seringkali mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, sementara daya beli masyarakat semakin rendah dan lain-lain.  Anak Agung Gde Bagus yang membacakan pandangan umum fraksi PDIP Klungkung dalam penyampaiannya  sempat memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun 2017, yang capaiannya telah menunjukkan banyak perbaikan yang diindikasikan oleh realisasi belanja telah mencapai 92,42 persen. Yaitu dari anggaran belanja sebesar Rp 1.224.380.236.761, realisasinya 1.131.341.737.202,54.“Tetapi perlu mendapat perhatian realisasi pendapatan di beberapa sektor masih di bawah 100 persen seperti pada penerimaan retribusi," jelas Agung Bagus. Ditambahkan penjelasan dari Fraksi PDIP tersebut, juga menyorot beberapa persoalan pada 2017, di antaranya bidang pedidikan. Pada program pendidikan non formal khususnya pada indikator kinerja persen lulus paket A,B,C, dari target 38 persen, realisasinya hanya 12.98 persen. Kondisi ini perlu dicermati karena rendahnya persentase kejar paket, mengingat kelulusan kejar paket akan menunjang peningkatan capaian kinerja rata-rata lama sekolah. Oleh karea itu perlu didalami akar permasalahannya untuk mendapat solusi pemecahannya secara tepat sehingga menjadi perbaikan di masa depan. Persoalan di pariwisata, memang mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Tapi di sisi lain perkembangan pariwisata terlihat kurang terkendali dan konsep pengembangan yang belum jelas. Perkembangan pariwisata di Nusa Penida khususnya di pulau Lembongan dan Ceningan cukup mengkhawatirkn. “Karena berjalan sendiri tanpa pengaturan yang jelas. Hal ini jika dibiarkan terus akan membahyakan industri pariwisata itu sendiri dan meninggalkan kerusakan,” katanya. Sejumlah Fraksi lainnya pun turut mengampaikan pandangan umumnya dalam paripurna tersebut yang intinya dapat memahami keinginan Pemkab Klungkung untuk mengangkat sejumlah Ranperda menjadi Perda bisa dimaklumi. Menanggapi pemandangan umum itu, dilanjutkan jawaban dari ekskutif dalam sidang paripurna berikutnya.