balitribune.co.id | Tabanan - Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga menggelar Rapat Banggar (Badan Anggaran), Selasa (9/3). Rapat itu untuk menyikapi hasil pembahasan Laporan Keterangan Badan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan TA 2020 yang dilakukan oleh seluruh Komisi DPRD Kabupaten Tabanan belum lama ini.
Dirga mengatakan, Rapat Banggar itu sebagai bahan rekomendasi saat pelaksanaan Rapat Paripurna yang akan datang. Menurutnya, hasil Rapat Komisi LKPJ pada masing-masing komisi, dia melihat adanya permasalahan, sehingga pihaknya mendorong seluruh komisi untuk menemukan solusi. Ia meminta para anggota dewan untuk terjun langsung ke bawah. Bila perlu melakukan sidak untuk melihat pakta di lapangan. "Ini untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan. Seperti halnya beberapa permasalahan adanya tenaga pendidik atau guru yang pindah keluar daerah maupun datang ke daerah," jelasnya.
Ini untuk meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan bekerja, melalui turun langsung ke lapangan, sehingga mengetahui bagaimana permasalahan sebenarnya. "Carikan juga solusi untuk penanganan secara maksimal, dan bukan hanya bisa menilai kurangnya saja,” tegasnya.
Permasalahan pendapatan daerah di Kabupaten Tabanan menurutnya wajib dilaksanakan dalam keadaan situasi apapun. Baik keadaan normal maupun tidak normal, pengerjaannya harus tetap maksimal. "Jangan baru situasi tidak normal pelaksanaan tidak maksimal, tidak bisa seperti itu. Karena kebutuhan makan dan kebutuhan operasional, kebutuhan pembangunan dan lain-lain itu harus tetap terlaksana. Tanpa pendapatan membangun itu tidak bisa. Mohon dengan hormat tracing dirancang betul-betul,” tandasnya.
wartawan
Komang Arta Jingga
Category
