balitribune.co.id | Denpasar - Dalam upaya meningkatkan pemahaman Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Legislatif Kota Denpasar, Pemkot Denpasar melalui sinergi antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif menggandeng KPK RI menggelar Talk Show di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (23/5). Kegiatan yang menghadirkan anggota DPRD Kota Denpasar, OPD Pemkot Denpasar serta undangan lainya ini diharapkan juga sebagai upaya berkelanjutan untuk penguatan lembaga dalam melaksanakan tindakan preventif pemberantasan korupsi.
Hadir langsung Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariana Wandhira serta seluruh jajaran anggota DPRD Kota Denpasar. Bertindak sebagai moderator talkshow Inspektur Kota Denpasar Putu Naning Djayaningsih dan sebagai narasumber dihadirkan langsung Kadeputian Bidang Kordinasi dan Supervisi KPK RI Dwi Aprilia Linda.
Kadeputian Bidang Kordinasi dan Supervisi KPK RI Dwi Aprilia Linda mengatakan, KPK memiliki tugas dalam melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dan instansi pelayanan publik.
“Selain itu, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Menurutnya, peran DPRD dalam pemberantasan korupsi adalah berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi daerah secara substansif.
"Optimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami harap sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif di Kota Denpasar ini terus berjalan dalam meningkatkan angka MCP Kota Denpassar," katanya.
Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede berterima kasih atas dukungan KPK RI dalam membantu upaya penguatan lembaga DPRD Kota Denpasar sebagai lembaga yang melakukan tindakan preventif pemberantasan korupsi.
"Ini adalah upaya strategis penguatan DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan langkah preventif pemberantasan korupsi serta membangun budaya antikorupsi dilingkungan legislatitlf Kota Denpasar. Tujuannya untuk mengetahui area mana saja yang menjadi area rawan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di DPRD Kota Denpasar, meningkatkan tugas dan fungsi pencegahan korupsi dalam menjalankan pemerintahan daerah dan meningkatkan nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) Pemerintah Kota Denpasar," terang Gusti Ngurah Gede.
Inspektur Kota Denpasar Naning Djayaningsih menjelaskan Inspektorat Kota Denpasar menjadi leading sector di Kota Denpasar bersinergi dengan KPK RI menjalankan program - program antikorupsi dilingkungan pemerintah Kota Denpasar.
"Salah satunya saat ini bersinergi dengan DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan langkah pencegahan korupsi dan ini merupakan pemenuhan program antikorupsi KPK RI," ungkap Naning Djayaningsih.
Adapun talkshow seperti ini akan dilaksanakan bertahap ke sejumlah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik, ASN dalam hal ini termasuk guru-guru hingga ke tingkat desa lurah. Tentunya dengan tujuan akhir menciptakan tata pemerintahan Kota Denpasar yang maju tanpa korupsi.
"Dalam kesempatan ini juga dapat kami laporkan Nilai MCP yakni Monitoring Center for Prevention yang merupakan Informasi Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah meliputi delapan area intervensi,” sebutnya.
Naning Djayaningsih membeberkan, nilai MCP Kota Denpasar hingga saat ini 95,93. Dimana menduduki urutan ke-3 Provinsi Bali dan urutan ke-20 tingkat Nasional.
