Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Siswa Minta Evaluasi Sistem Zonasi

Bali Tribune/ ASPIRASI - Komisi IV DPRD Provinsi Bali menerima aspirasi siswa dan orangtua murid terkait PPDB.

balitribune.co.id | Denpasar - Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali gaduh. Banyak siswa dan orangtua yang merasa dirugikan akibat sistem tersebut. Karena itu, mereka meminta agar sistem zonasi ini dievaluasi kembali. 
 
Permintaan tersebut terungkap dalam penyampaian aspirasi dari perwakilan siswa serta orangtua murid, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (4/7). Pada kesempatan tersebut, mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Wirya, BA, beberapa anggota Komisi IV, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan jajaran.
 
"Saya tidak setuju dengan sistem zonasi. Saya minta agar sistem ini dievaluasi," kata Darmadi, siswa SMPN 1 Denpasar, pada kesempatan tersebut. 
 
Selain tidak setuju dengan sistem zonasi, Darmadi juga berharap agar Ujian Nasional (UN) tetap dipakai sebagai salah satu acuan dalam penerimaan peserta didik. Hal tersebut penting, karena dapat memacu daya saing siswa. 
 
"Saya setuju UN perlu dipakai di sistem pencarian sekolah. Ini penting, agar meningkatkan daya saing siswa. Agar siswa paham, dunia ini penuh dengan persaingan. Untuk menjadi yang terbaik, maka harus bersaing," tegasnya. 
 
Hal lainnya, menurut dia, dalam penerimaan peserta didik juga harus memperhatikan prestasi siswa. Sebab banyak terjadi, siswa jeblok nilainya secara akademik namun ia berprestasi dan mengharumkan nama sekolah hingga daerah. 
 
"Prestasi juga harus dipakai sebagai tolok ukur. Karena UN selama ini belum ada yang namanya mata pelajaran Penjas. Saya agak kasian dengan teman yang juara 3 Taekwondo tingkat nasional, tetapi ujungnya tidak dapat SMA. Karena itu, perlu juga mereka diberi reward," tegas Darmadi. 
 
Ia juga miris dengan minimnya sekolah negeri, yang justru banyak peminatnya. Ia mencontohkan Kota Denpasar saja, dengan total 6.200 siswa SMP yang ikut simulasi UN. Di sisi lain, hanya 8 SMA Negeri di Denpasar. 
 
"Daya tampung untuk 8 SMA Negeri itu hanya 2400 siswa saja. Pertanyaannya, ke mana 4.000 siswa yang lainnya?" keluh Darmadi. 
 
Mencermati berbagai hal tersebut, ia mendorong agar sistem zonasi perlu segera dievaluasi. Sebab banyak siswa, baik yang berprestasi secara akademik maupun siswa yang berprestasi di ekstakurikuler, justru dikorbankan karena sistem tersebut. 
 
"Saya bersama banyak siswa lainnya merasa sangat dirugikan dengan sistem ini. Karena itu kami mendorong agar sistem penerimaan peserta didik ini dievaluasi supaya memberikan keadilan bagi siswa," pungkas Darmadi. 
wartawan
San Edison
Category

Pengadaan LPJU dengan Skema KPBU, Dewan Minta Proses Dikawal

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kota Denpasar kini memasuki tahap finalisasi feasibility study (FS). Nantinya poyek tersebut akan menjadi KPBU pertama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Program JKN Jamin 29,7 Juta Kasus Penyakit Jantung dengan Pembiayaan Rp17,35 Triliun

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resmi Meluncur di Bali, Ini Fitur Canggih QJMotor Fort 250 Adv RPro

balitribune.co.id | Denpasar - QJMotor Bali resmi memperkenalkan skutik adventure berteknologi pintar, QJ Fort 250 Adv RPro, dalam acara gathering konsumen dan media di Graha Adira BNT, Denpasar, Kamis (17/9/2026). Rangkaian acara diawali dengan kegiatan mini city ride bersama para pesepeda motor dan konsumen yang bertolak dari gerai QJMotor Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.