Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Siswa Minta Evaluasi Sistem Zonasi

Bali Tribune/ ASPIRASI - Komisi IV DPRD Provinsi Bali menerima aspirasi siswa dan orangtua murid terkait PPDB.

balitribune.co.id | Denpasar - Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali gaduh. Banyak siswa dan orangtua yang merasa dirugikan akibat sistem tersebut. Karena itu, mereka meminta agar sistem zonasi ini dievaluasi kembali. 
 
Permintaan tersebut terungkap dalam penyampaian aspirasi dari perwakilan siswa serta orangtua murid, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (4/7). Pada kesempatan tersebut, mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Wirya, BA, beberapa anggota Komisi IV, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan jajaran.
 
"Saya tidak setuju dengan sistem zonasi. Saya minta agar sistem ini dievaluasi," kata Darmadi, siswa SMPN 1 Denpasar, pada kesempatan tersebut. 
 
Selain tidak setuju dengan sistem zonasi, Darmadi juga berharap agar Ujian Nasional (UN) tetap dipakai sebagai salah satu acuan dalam penerimaan peserta didik. Hal tersebut penting, karena dapat memacu daya saing siswa. 
 
"Saya setuju UN perlu dipakai di sistem pencarian sekolah. Ini penting, agar meningkatkan daya saing siswa. Agar siswa paham, dunia ini penuh dengan persaingan. Untuk menjadi yang terbaik, maka harus bersaing," tegasnya. 
 
Hal lainnya, menurut dia, dalam penerimaan peserta didik juga harus memperhatikan prestasi siswa. Sebab banyak terjadi, siswa jeblok nilainya secara akademik namun ia berprestasi dan mengharumkan nama sekolah hingga daerah. 
 
"Prestasi juga harus dipakai sebagai tolok ukur. Karena UN selama ini belum ada yang namanya mata pelajaran Penjas. Saya agak kasian dengan teman yang juara 3 Taekwondo tingkat nasional, tetapi ujungnya tidak dapat SMA. Karena itu, perlu juga mereka diberi reward," tegas Darmadi. 
 
Ia juga miris dengan minimnya sekolah negeri, yang justru banyak peminatnya. Ia mencontohkan Kota Denpasar saja, dengan total 6.200 siswa SMP yang ikut simulasi UN. Di sisi lain, hanya 8 SMA Negeri di Denpasar. 
 
"Daya tampung untuk 8 SMA Negeri itu hanya 2400 siswa saja. Pertanyaannya, ke mana 4.000 siswa yang lainnya?" keluh Darmadi. 
 
Mencermati berbagai hal tersebut, ia mendorong agar sistem zonasi perlu segera dievaluasi. Sebab banyak siswa, baik yang berprestasi secara akademik maupun siswa yang berprestasi di ekstakurikuler, justru dikorbankan karena sistem tersebut. 
 
"Saya bersama banyak siswa lainnya merasa sangat dirugikan dengan sistem ini. Karena itu kami mendorong agar sistem penerimaan peserta didik ini dievaluasi supaya memberikan keadilan bagi siswa," pungkas Darmadi. 
wartawan
San Edison
Category

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.