balitribune.co.id | Denpasar - Kasus dugaan korupsi dana hibah Yayasan Al-Ma’ruf kembali memasuki babak baru. Setelah diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, kini kasus hasil bidikan Polresta Denpasar tersebut akan dipraperadilankan.
Menariknya, pedaftaran permohonan praperadilan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Jumat (9/8) oleh orang dalam yayasan, yakni Hajjah Suryani selaku Pembina Yayasan Al-Ma’ruf. Hj Suryani melalui kuasa hukumnya John Korasa dan Esera Gulo dkk sebagai pengugat dengan tergugat Kejari Denpasar.
John Korasa menjelaskan, digugatnya Kejari Denpasar karena pihaknya merasa dirugikan. Di mana, kasus dugaan korupsi ini telah membuat nama baik Yayasan Al-Ma'ruf tercoreng. Karena itu, pihaknya meminta Kejari Denpasar untuk menuntaskan kasus tersebut sampai penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar.
"Kami berharap Kejari Denpasar harus legowo untuk meneruskan kasus ini ke tingkat penuntutan di pengadilan karena kejaksaan sebagai panglima dalam pemberantasan korupsi, seharusnya tidak menerbitkan SKP2," kata John Korasa.
Menurutnya, alasan pihak kejaksaan menghentikan kasus ini di tengah jalan sungguh sangat tidak masuk akal. Padahal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali sudah mengeluarkan hasil audit kerugian negara dalam kasus ini yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti seperti pada kasus korupsi lainnya.
"Menurut pendapat saya, sangat tidak benar. Karena kerugian negara sudah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Bali, dan dari hasil audit sudah ditemukan kerugian keuangna negara hingga Rp 200 juta," kata pengacara senior ini.
Selain itu, syarat formal dan materiil yang disyaratkan kejaksaan sudah dipenuhi oleh penyidik Polresta Denpasar, sehingga dilakukan P21 dan pelimpahan tahap II pada 6 September 2018. "Sehingga tidak ada alasan kejaksaan menerbitkan SKP2 ini, karena semua sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan," katanya.
Lebih anehnya lagi, kata John Korasa, pihaknya pernah bersurat ke kejaksaan untuk mempertanyakan soal SKP2 tersebut. Namun jawaban dari pihak Kejaksaan melalui surat yang ditandatangani oleh Kasipidsus Kejari Denpasar, I Nengah Astawa justru terasa cemplang, bahwa pihak kejaksaan membenarkan telah menerbitkan SKP2, dengan alasan kerugian keuangan negara tidak lagi dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umun (JPU).
"Ini alasan yang tidak benar. Kejadian yang sudah ekspose oleh media ini membuat tercemar nama baik dari Yayasan Al-Ma-ruf sehingga klien saya berkepentingan untuk membersihkan kalau ada yang salah biarlah dihukum biar proses belajar mengajar, orang tua, murid dan guru-guru tidak dibuat bingung oleh pristiwa tersebut," tegasnya.
Masih kata John Korasa, pihaknya meminta kejaksaan untuk tidak bermain-main dengan kasus korupsi. "Klien saya sangat mendukung penindakan tindak pidana korupsi. Bagaimana dengan kejaksaan sebagai panglima pemberantasan kok malah bermain-main dengan kasus korupsi," katanya.
Disinggung soal adanya niat baik tersangka dengan mengembalikan kerugian keuangan negara, John Korasa menyatakan bahwa sesuai Pasal 4 UU Tipikor, dengan tegas mengatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana.
Seperti diketahui, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh Polresta Denpasar sebelumnya diterbitkannya SKP2 oleh Kejari Denpasar yakni H Muhamad Saifudin, Supeni Mayang Sari alias bu Jero dan H Miftah Aulawi.
Penerbitan SKP2 ini oleh kejaksaan juga tidak secara terang-terangan. Pasalnya, kejaksaan menghentikan penuntutan dan mengeluarkan SKP2 akhir 2018 lalu, namun baru diumumkan ke media pada (27/5/2019) di ujung kepemimpinan Amir Yanto sebagai Kepala Kejati Bali.
"Itu ditangani oleh Kejari Denpasar, kerugian sudah dikembalikan. Kemudian juga lebih banyak digunakan untuk kegiatan yayasan yang lain kalau nggak salah. Bukan untuk perjalanan. Jadi begini, dalam kasus korupsi kita juga jangan sampai biaya yang kita keluarkan lebih besar dari kerugian, kan gitu," kata Amir Yanto kala itu.
Sementara atas praperadilan itu, Kasiintel dan Humas Kejari Denpasar, Agung Ary Kesuma, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak pengadilan. "Jika sudah kami terima praperadilan itu, kita akan pelajari seperti apa materi itu. Sampai saat ini kami belum terima pemberitahuan itu," tandas pria berambut klimis ini saat ditemui halaman kantor Kejari Denpasar. (u)
wartawan
Valdi S Ginta
Category
