balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono, menegaskan bahwa HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Sudaryono saat melantik Made Muliawan Arya atau De Gadjah sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) HKTI Provinsi Bali periode 2026–2031 beserta jajaran pengurus baru di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026). Acara mengusung tema "Petani Makmur, Petani Maju, Indonesia Sejahtera".
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Bali, tokoh masyarakat, organisasi petani dan nelayan, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Sudaryono yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI mengatakan seluruh insan pertanian memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.
"Presiden Prabowo menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Karena itu HKTI harus ikut mengawal dan menyukseskan program tersebut," ujarnya.
Ia mengapresiasi kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster dalam pelantikan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor pertanian.
Sudaryono juga mengajak petani Bali memanfaatkan berbagai program bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, HKTI harus menjadi jembatan komunikasi antara petani dengan pemerintah agar berbagai kebutuhan petani dapat segera ditindaklanjuti.
"Bila petani membutuhkan alat pertanian, benih, atau bantuan lainnya, laporkan melalui HKTI. Kami siap membantu sesuai program yang tersedia," katanya.
Pada kesempatan itu, Sudaryono menyerahkan berbagai bantuan kepada kelompok tani di Bali berupa traktor, bibit sapi, pupuk, benih tanaman, hingga sarana produksi pertanian lainnya guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin lagi melihat petani hidup dalam kesulitan.
"Tidak boleh ada lagi petani yang susah. Tidak boleh ada lagi hasil panen petani yang tidak dihargai dengan layak. Demikian juga peternak harus mendapatkan kesejahteraan dari hasil usahanya," tegasnya.
Sudaryono juga meluruskan berbagai informasi yang berkembang terkait program cetak sawah di Papua. Menurutnya, program tersebut bertujuan membuka lahan pertanian agar masyarakat memiliki sumber penghidupan yang lebih baik, bukan mengambil hak masyarakat.
"Setelah sawah selesai dibangun, lahan itu menjadi milik masyarakat yang menggarapnya. Pemerintah membantu mulai dari pembangunan lahan, benih hingga alat pertanian agar masyarakat bisa mandiri," jelasnya.
Selain itu, ia mengajak masyarakat turut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Menurutnya, program tersebut harus berjalan sesuai tujuan dan tidak boleh disalahgunakan.
"Kalau ada pelaksanaan yang tidak benar, laporkan. Programnya sangat baik, tetapi pelaksanaannya harus diawasi bersama agar benar-benar dirasakan manfaatnya masyarakat," ujarnya.
Bahkan, Sudaryono membuka akses komunikasi langsung kepada masyarakat dengan membagikan nomor telepon pribadinya agar berbagai persoalan pertanian dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus HKTI Bali yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penyangga utama perekonomian Bali selain sektor pariwisata.
Menurut Koster, secara umum produksi pertanian Bali menunjukkan tren positif. Bali bahkan telah mampu memenuhi kebutuhan sendiri bahkan surplus untuk sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, bawang merah, dan cabai.
"Pertanian Bali berkembang cukup baik. Untuk kebutuhan pangan kita surplus beras, jagung, bawang merah, dan cabai. Tetapi kita masih defisit bawang putih," katanya.
Karena itu, Koster berharap Kementerian Pertanian memberikan dukungan terhadap pengembangan bawang putih lokal agar Bali dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah maupun impor.
"Saya sudah menugaskan Kepala Dinas Pertanian memperluas penanaman bawang putih. Kalau produksinya mencukupi, impor bisa dihentikan sehingga kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh petani Bali sendiri," ujarnya.
Ketua DPD HKTI Bali yang baru dilantik, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin HKTI Bali selama lima tahun ke depan.
Ia juga mengapresiasi dukungan Gubernur Bali sehingga Musyawarah Daerah HKTI Bali dapat berlangsung dengan lancar.
"Musda ini difasilitasi oleh Bapak Gubernur Wayan Koster. Bahkan kita mencetak sejarah karena menjadi Musda tercepat, hanya berlangsung sekitar lima menit," ujarnya.
De Gadjah menegaskan kepemimpinannya di HKTI Bali akan difokuskan pada upaya memperjuangkan kesejahteraan petani, peternak, pekebun, dan nelayan melalui sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat.
"Seluruh aspirasi petani Bali akan kami sampaikan langsung kepada Ketua Umum HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian. HKTI harus menjadi jembatan antara petani dengan pemerintah pusat," katanya.
Ia mengajak seluruh pelaku sektor pertanian dan perikanan di Bali memperkuat kolaborasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut De Gadjah, organisasi tidak boleh hanya aktif menggelar rapat, tetapi harus hadir menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi petani.
"Saya ingin bekerja 10 persen di belakang meja, sedangkan 90 persen turun langsung ke lapangan menemui petani. Persoalan pertanian tidak bisa diselesaikan hanya dari balik meja," tegasnya.
Pelantikan DPD HKTI Bali periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi petani dalam membangun sektor pertanian Bali yang lebih modern, mandiri, produktif, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani serta nelayan di Pulau Dewata.
